"Yang sulit bagi PPU ini untuk mengontrol, karena banyak pekerja yang bukan dari PPU, tapi di hutan Kukar. Tapi ketika sakit berobat ke PPU, akhirnya tercatat sebagai penderita di wilayah itu," sambung Andi.

Meski demikian, Andi mengatakan pemerintah pusat sudah memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Tentu ini tidak bisa dibiarkan, harus ada strategi yang bukan biasa-biasa. Pusat tentunya tidak diam, mereka sudah melakukan penelitian, survei dan melakukan banyak hal," pungkasnya.

Untuk itu, kata dia, perlu adanya kebijakan terkait pekerja yang ada di wilayah PPU, untuk benar-benar dapat menekan penularan kasus Malaria.

"Kita menunggu dari Dinas Kesehatan juga, baik dari provinsi maupun pemerintah yang ada di sana. Terutama dengan perusahaan, karena mereka melakukan pemeriksaan karyawan," ujar Andi. (ADV / Kominfo Kaltim)