VONIS.ID - Masalah sertifikasi guru di Kalimantan Timur kembali mengemuka setelah bertahun-tahun terbengkalai.

Proses yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade tanpa kejelasan ini memunculkan keresahan di kalangan tenaga pendidik.

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyuarakan kekecewaan para guru yang merasa hak-hak mereka diabaikan oleh pemerintah daerah.

Menurut Salehuddin, lambatnya proses sertifikasi menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah fundamental yang seharusnya sudah tuntas.

“Sudah lebih dari sepuluh tahun persoalan ini dibiarkan mengambang. Apa sebenarnya yang menjadi penghambat?” ujar politikus Partai Golkar ini dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kaltim.

Sertifikasi guru, menurutnya, bukan hanya soal pengakuan profesionalisme, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan guru melalui tunjangan khusus.

Tanpa sertifikasi, guru tidak dapat menerima hak mereka, yang jelas berdampak pada kualitas hidup serta semangat mengajar mereka.