LBH Bandar Lampung telah menyatakan dukungan dan siap memberikan pendampingan hukum bagi Bima Yudho dan keluarga yang dilaporkan ke polisi setelah memberikan kritik ke Pemerintah Provinsi Lampung.

LBH Bandar Lampung dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) secara tegas menyatakan bahwa pelaporan Bima ke polisi merupakan tindakan melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam demokrasi.

“LBH Bandar Lampung menyatakan siap menjadi pendamping hukum untuk Bima,” tegas Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaidra Jarwadi, Sabtu (15/4/2023).

LBH juga menegaskan bahwa melayangkan kritik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kebebasan itu tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Sementara, Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma mengatakan beberapa tahun terakhir, UU ITE memang menjadi celah penguasa untuk mengkriminalisasi dan membungkam orang yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah.

“Padahal, kritik terhadap pengambil kebijakan sangat diperlukan sebagai evaluasi kinerja. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah perbaikan. Terlebih substansi kritik yang disampaikan, merupakan fakta yang memang terjadi di Lampung,”ucapnya.

Dian juga mengimbau, agar pemerintah dan aparat penegak hukum menjamin keselamatan Bima dan keluarganya.

(redaksi)