Dalam aturan baru tersebut, para penumpang dikenakan lagi biaya tambahan biaya Rp 2 ribu untuk satu penumpang, ditambah lagi dengan manifest online Rp 5 ribu. 

Padahal sejak kenaikan BBM, para pemilik kapal sudah menaikkan tarif dari Rp 50.000 menjadi Rp 60.000 perorang. 

“Kalau memang pengusaha merasa berat, harusnya bisa dinegosiasikan. Jadi baik pemerintah maupun pengusaha kapal wisata harus duduk bareng dulu,” ucap Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.

Dalam penerapan aplikasi online itu, Laila sejatinya mendukung langkah Pemkot Samarinda karena dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tepian. 

Namun demikian, Laila pun tak ingin mengesampingkan keluhan para pengusaha yang menilai kebijakan itu memberatkan mereka.

“Jangan sampai karena egosentrisnya dishub, lalu tidak mau memperhitungkan dari sisi pengusaha kapal wisata. Apalagi saat ini pengusaha kan baru bangkit setelah dua tahun terimbas Covid-19,” tuturnya.