VONIS.ID – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 2026 diprediksi menjadi salah satu suksesi paling kompleks dalam sejarah organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Pertarungan tidak hanya terjadi pada level kepemimpinan, tetapi juga pada arah ideologis, politik, dan ekonomi organisasi.
Direktur Eksekutif Institute for Strategy and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat, menyebut Muktamar kali ini telah berubah menjadi arena konsolidasi tiga poros kekuatan besar yang saling berebut pengaruh dari tingkat wilayah hingga pusat.
“Ini sudah seperti perang tiga poros. Ada yang bermain di level kekuasaan, ada di birokrasi, dan ada yang kembali menguatkan basis pesantren. Semuanya sedang bergerak,” kata Bustomi di Surabaya, Senin (27/4/2026).
Tiga Poros Besar Mulai Menguat di Internal NU
Bustomi memetakan sedikitnya tiga poros utama yang kini aktif melakukan konsolidasi di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Ketiganya disebut membawa agenda berbeda dalam menentukan masa depan organisasi.
Menurutnya, dinamika ini menunjukkan bahwa Muktamar tidak lagi sekadar forum regenerasi kepemimpinan, melainkan arena penentuan arah strategis NU di tengah perubahan politik nasional pasca-2024.
Poros pertama adalah kelompok petahana yang masih bertumpu pada kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Kelompok ini mengandalkan capaian digitalisasi organisasi serta penguatan peran NU di panggung global.
Program seperti keterlibatan NU dalam forum internasional R20 menjadi salah satu simbol ekspansi peran organisasi di tingkat dunia.
Namun, Bustomi menilai poros ini menghadapi tantangan serius terkait isu sentralisasi.
“Kelompok ini kuat dalam narasi modernisasi dan globalisasi NU, tetapi kritik terhadap sentralisasi keputusan organisasi mulai menguat di tingkat daerah,” ujarnya.
Poros Birokrasi: Nasaruddin Umar dan Kedekatan dengan Negara
Poros kedua mengerucut pada figur Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Kelompok ini dinilai memiliki kekuatan pada jalur komunikasi dengan pemerintah dan lembaga negara.
Bustomi menyebut poros ini menawarkan stabilitas hubungan NU dengan negara di tengah dinamika politik nasional.
“Poros ini kuat di jalur komunikasi dengan kekuasaan. Mereka menawarkan stabilitas dan sinergi antara NU dan negara,” kata Bustomi.
Ia menambahkan, pendekatan birokratis ini berpotensi menjadi penyeimbang di tengah kompetisi internal yang semakin tajam.
Poros Kultural: Kembali ke Pesantren dan Akar Rumput
Poros ketiga berakar pada basis kultural dan pesantren yang melibatkan tokoh seperti KH Marzuqi Mustamar dan KH Abdussalam Shobih atau Gus Salam.
Kelompok ini mengusung narasi “kembali ke pesantren” serta penguatan otonomi PWNU dan PCNU.
“Mereka bermain di wilayah emosional dan ideologis. Basis mereka kuat di akar rumput karena pendekatannya langsung ke pesantren dan struktur daerah,” ujar Bustomi.
Poros ini dinilai memiliki kekuatan moral dan kultural yang besar di tingkat bawah organisasi.
Selain perebutan pengaruh, isu pengelolaan konsesi tambang oleh PBNU disebut menjadi salah satu pemicu utama dinamika internal.
Menurut Bustomi, isu ini membelah pandangan di internal NU, terutama di wilayah kaya sumber daya alam seperti Kalimantan dan Sumatera.
“Isu tambang ini membelah. Ada yang melihatnya sebagai peluang kemandirian ekonomi, tetapi ada juga yang khawatir terhadap dampak sosial dan lingkungan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa isu kesejahteraan, netralitas politik menuju 2029, dan transparansi ekonomi organisasi akan sangat memengaruhi arah dukungan di tingkat daerah.
Perang Digital dan Masa Depan NU
Bustomi juga memperingatkan bahwa Muktamar kali ini akan diwarnai “perang data” di ruang digital. Infografis, survei, hingga video pendek akan digunakan untuk membentuk opini publik internal NU.
Ia bahkan menyebut potensi manipulasi informasi sebagai tantangan serius.
“Ruang digital akan jadi arena baru. Persepsi bisa dibentuk lewat data, tetapi juga bisa dimanipulasi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Bustomi menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU akan menjadi penentu arah besar organisasi.
“Ini bukan sekadar kontestasi elite. Ini soal masa depan NU,” tegasnya. (*)