VONIS.ID — Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menyoroti rencana kenaikan harga tiket pesawat yang dipicu penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi membebani masyarakat Kalimantan yang masih mengandalkan transportasi udara untuk mobilitas antardaerah.
Celni menegaskan DPRD Samarinda tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut.
Pihaknya segera menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi terkait guna membahas dampak kenaikan tarif penerbangan terhadap masyarakat maupun aktivitas pemerintahan.
“Kami akan segera mengadakan hearing bersama Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk membahas persoalan kenaikan harga tiket pesawat ini,” ujar Celni, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, kenaikan tarif penerbangan tidak hanya memengaruhi perjalanan dinas pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat luas, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata daerah.
Bahas Dampak Kenaikan Avtur
Celni menjelaskan pembahasan nantinya akan menyoroti harga avtur yang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya biaya penerbangan.
Politisi NasDem ini menilai pemerintah perlu mencari solusi agar lonjakan harga tiket tidak semakin memberatkan masyarakat.
Penyesuaian fuel surcharge sendiri mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, maskapai penerbangan diperbolehkan mengenakan biaya tambahan berdasarkan fluktuasi harga avtur di lapangan.
Besaran surcharge dapat mencapai 10 hingga 100 persen dari tarif batas atas, tergantung kondisi harga bahan bakar pesawat.
Kebijakan itu memunculkan kekhawatiran di daerah-daerah yang bergantung pada transportasi udara, termasuk Kalimantan Timur.
“Kenaikan biaya penerbangan tentu berdampak luas. Tidak hanya untuk kegiatan pemerintahan, tetapi juga masyarakat umum yang menggunakan pesawat untuk kebutuhan pekerjaan, pendidikan, maupun usaha,” katanya.
DPRD Dorong Solusi untuk Masyarakat
Celni menilai transportasi udara masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Kalimantan karena keterbatasan akses dan jarak antardaerah yang cukup jauh.
Karena itu, kenaikan harga tiket dikhawatirkan memicu penurunan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Selain sektor perjalanan, ia juga menyoroti potensi dampak terhadap distribusi barang serta sektor pariwisata yang mulai tumbuh di Kalimantan Timur.
Jika harga tiket terus meningkat, biaya logistik dan kunjungan wisatawan diperkirakan ikut terdampak.
Celni memastikan pembahasan bersama pihak terkait akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Ia berharap pemerintah dan maskapai dapat menghadirkan kebijakan yang tetap menjaga keberlangsungan industri penerbangan tanpa mengorbankan kemampuan masyarakat dalam mengakses transportasi udara.
“Pembahasan akan segera kami laksanakan secepat mungkin agar ada solusi yang tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)