VONIS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui Inspektorat Samarinda, Pemkot menginisiasi gerakan masif penguatan integritas di lingkungan pemerintahan sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pencegahan korupsi.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Arutala Kantor Bapperida Kota Samarinda, Selasa (26/5/2026), menghadirkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebagai narasumber utama.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir, mulai dari Wakil Wali Kota Samarinda, pimpinan DPRD, kepala perangkat daerah, camat, lurah, hingga pimpinan BUMD dan kepala puskesmas se- Samarinda.
Gerakan ini menjadi langkah konkret Pemkot Samarinda untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini pemerintahan.
Selain mempersempit ruang terjadinya penyimpangan, program tersebut juga mendorong aparatur sipil negara agar mengedepankan nilai kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik.
Empat Pilar Pemerintahan Berintegritas
Dalam arahannya, Andi Harun menegaskan bahwa cita-cita menjadikan Samarinda sebagai kota maju, modern, dan berkelanjutan harus ditopang oleh pemerintahan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat.
Ia menyebutkan empat pilar utama yang menjadi fondasi dalam membangun pemerintahan berintegritas, yakni integritas sistem pemerintahan, kepemimpinan yang berintegritas dan beretika, transparansi tata kelola berbasis digital, serta budaya organisasi yang sehat dan bebas dari praktik korupsi.
“Pemerintahan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga oleh integritas seluruh aparatur yang menjalankannya. Karena itu, penguatan integritas harus menjadi budaya kerja yang tumbuh di setiap perangkat daerah,” tegas Andi Harun.
Menurutnya, integritas tidak cukup hanya diwujudkan dalam slogan atau dokumen administratif.
Seluruh aparatur pemerintah harus menerapkannya secara nyata dalam setiap proses pelayanan dan pengambilan keputusan.
Perkuat Pencegahan Korupsi
Pemkot Samarinda juga terus memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui berbagai langkah konkret.
Pemerintah menggencarkan pariwara antikorupsi bersama KPK dan kampanye publik secara masif untuk membangun kesadaran masyarakat maupun aparatur pemerintahan.
Selain itu, Pemkot menerapkan manajemen risiko, pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta memperkuat sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System.
Andi Harun berharap gerakan penguatan integritas ini mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia juga optimistis langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan Samarinda yang maju, bersih, dan terpercaya,” pungkasnya. (*)