VONIS.ID – Temuan baru dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya dugaan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program MBG yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.
Temuan tersebut muncul setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Zulhas, pemerintah menemukan pembengkakan jumlah titik dapur MBG yang jauh melampaui rencana awal.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6), Zulhas menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam implementasinya yang perlu segera dibenahi.
Jumlah Titik Dapur Membengkak
Zulhas menjelaskan bahwa jumlah titik dapur MBG semula direncanakan sebanyak 21 ribu titik.
Namun, dalam pelaksanaannya jumlah tersebut bertambah menjadi 27.877 titik atau meningkat 6.877 titik dari target awal.
Ia menyebut setiap titik memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari.
Dengan tambahan ribuan titik tersebut, pemerintah memperkirakan terjadi pengeluaran berlebih yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Kalau ada penambahan 6.877 titik dan setiap titik mendapat Rp6 juta per hari, maka dalam satu bulan pengeluaran tambahannya bisa lebih dari Rp1 triliun,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan bahwa jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa perbaikan, potensi pemborosan anggaran dapat mencapai sekitar Rp12 triliun dalam setahun.
Temuan di Wilayah 3T
Selain pembengkakan jumlah titik secara nasional, pemerintah juga menemukan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Zulhas, kebutuhan awal untuk wilayah 3T hanya sekitar 2.000 titik. Namun, data menunjukkan jumlahnya meningkat hingga 8.617 titik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah memperoleh surat keputusan (SK) dari BGN.
Pemerintah kini menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
Dalam satu bulan ke depan, pemerintah akan menata kembali penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga akan mengkaji penyaluran MBG di sejumlah sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan dan mengalihkan fokus ke daerah yang lebih memerlukan.
Kejagung Dalami Dugaan Jual Beli Izin
Sementara itu, Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan praktik jual beli titik perizinan SPPG dalam program MBG.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik menemukan sejumlah yayasan yang diduga tidak memenuhi syarat tetapi tetap menjadi mitra BGN.
Penyidik menduga terdapat peran sejumlah mantan pimpinan BGN dalam proses pemberian rekomendasi dan izin tersebut.
Kejagung terus mendalami dugaan keterlibatan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Pemerintah berharap pembenahan tata kelola MBG dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran di masa mendatang. (*)
