VONIS.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta jajaran pemerintah kota bergerak cepat menangani persoalan limbah dan sistem drainase di sekitar Lapas Narkotika Samarinda kawasan Bayur yang berdampak terhadap masyarakat, khususnya warga RT 16.
Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin audiensi terkait permasalahan lingkungan tersebut di Ruang Rapat Wali Kota Lantai II Balai Kota Samarinda, Senin (15/6/2026).
Pertemuan itu menghadirkan Kepala Lapas Narkotika Samarinda Puang Dirham, Asisten II Sekretariat Daerah Samarinda Marnabas Patiroy, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparuddin, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPBD, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Lempake, hingga warga sekitar turut mengikuti audiensi tersebut.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan kondisi kawasan Bayur yang memiliki bentuk wilayah seperti cekungan.
Kondisi tersebut membuat aliran air dari permukiman dan lingkungan sekitar sulit menuju sungai.
Akibatnya, genangan air sering muncul dan limpasan limbah dari saluran pembuangan lapas maupun permukiman warga menjadi persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan upaya penanganan pada awal 2025 dengan membuat sodetan sementara menuju Sungai Bayur menggunakan alat berat.
Namun, saluran tersebut kembali tertutup sehingga aliran air tidak berjalan maksimal.
Rencana normalisasi juga menghadapi kendala karena jalur saluran melewati lahan milik warga yang membutuhkan kepastian terkait penyelesaian status lahan.
Menanggapi kondisi tersebut, Andi Harun meminta seluruh pihak tidak hanya membahas persoalan, tetapi segera menentukan langkah penyelesaian yang nyata melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
“Kalau memang satu-satunya alternatif adalah membuat saluran permanen menuju sungai dan harus melalui lahan warga, maka kita akan kaji sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi semuanya harus didukung kajian teknis terlebih dahulu,” ujar Andi Harun.
Ia kemudian menginstruksikan BPKAD, DLH, Dinas PUPR, Camat Samarinda Utara, dan Lurah Lempake melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada pekan yang sama.
Tim tersebut akan melihat kondisi saluran, kebutuhan teknis, serta kemungkinan pembangunan drainase permanen sepanjang sekitar 229 meter.
Selain menyelesaikan masalah drainase, Andi Harun juga meminta Dinas PUPR mengkaji pembangunan sistem pengolahan limbah komunal di lingkungan Lapas Narkotika Samarinda.
Kajian tersebut dilakukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengelola limbah domestik dan tinja dari sekitar 1.000 warga binaan.
“Kalau memungkinkan, sistem komunal harus berada di dalam area lapas sehingga pengelolaan limbah menjadi lebih aman dan tidak bergantung pada saluran luar,” kata Andi Harun.
Untuk mengurangi dampak yang terjadi saat ini, pemerintah kota akan menggelar kegiatan gotong royong bersama pada akhir pekan.
Kegiatan itu melibatkan DLH, PUPR, BPBD, pemerintah kecamatan, kelurahan, pihak lapas, serta masyarakat sekitar.
Gotong royong tersebut akan fokus membuka kembali jalur aliran air yang tertutup agar genangan dan dampak limbah dapat segera berkurang.
Pemerintah berharap langkah sementara ini dapat memberikan penanganan cepat sebelum solusi permanen diterapkan.
Dalam audiensi itu, warga juga menyampaikan persoalan penyempitan alur Sungai Bayur yang dinilai turut menyebabkan banjir di kawasan tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Harun meminta Dinas PUPR melakukan kajian teknis lanjutan, termasuk pemantauan menggunakan drone untuk melihat kondisi sungai secara menyeluruh.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah segera melakukan penanganan lapangan sekaligus menyusun kajian teknis sebagai dasar pengambilan keputusan berikutnya.
Hasil kajian akan dilaporkan langsung kepada Andi Harun untuk menentukan langkah lanjutan dalam mengatasi persoalan lingkungan di kawasan Bayur. (*)