VONIS.ID – DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memberi perhatian terhadap guru di 17 Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri.
Pasalnya, kini penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sudah dihentikan.
Persoalan tersebut mencuat dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda terkait penyusunan program pendidikan ke depan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini tidak boleh berkurang.
Menurutnya, kebijakan di sektor PAUD harus tetap menjadi prioritas karena berpengaruh terhadap kualitas pendidikan sejak jenjang paling awal.
“Dukungan terhadap pendidikan anak usia dini harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut kualitas pendidikan sejak tahap paling awal,” ujar Novan, Senin (6/7/2026).
Novan mengungkapkan, salah satu usulan yang disampaikan dalam pembahasan berasal dari bidang TK dan PAUD, yakni mengenai tidak lagi disalurkannya BOSDA kepada guru di 17 TK Negeri di Samarinda.
Menurut dia, saat ini para guru hanya menerima Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS), sehingga dukungan dari pemerintah daerah yang sebelumnya diterima melalui BOSDA sudah tidak lagi tersedia.
“Tahun ini guru-guru di 17 TK Negeri di Samarinda sudah tidak lagi menerima BOSDA, yang ada hanya BOSNAS,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut dalam penyusunan program dan anggaran pendidikan berikutnya.
Politisi Golkar itu menilai dukungan terhadap PAUD dan TK Negeri perlu dipertahankan agar penyelenggaraan pendidikan usia dini tetap berjalan optimal.
Novan menegaskan, investasi pada pendidikan anak usia dini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi atas aspirasi para guru sekaligus memastikan kebijakan pendidikan tetap berpihak pada peningkatan mutu layanan sejak jenjang paling dasar. (Adv)