VONIS.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui BAPPERIDA Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Rakor tersebut menjadi forum konsolidasi Pemprov bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memimpin langsung rapat tersebut didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni.
Seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim turut hadir untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola fiskal daerah.
Usai mengikuti Rakor, Andi Harun mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang menginisiasi forum koordinasi tersebut.
Menurutnya, komunikasi yang intensif antarpemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
“Rakor seperti ini sangat strategis. Kalau perlu digelar secara berkala dengan tema-tema khusus, seperti pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun pembangunan infrastruktur. Dengan sinergi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujar Andi Harun.
Soroti Percepatan Penyaluran Dana
Dalam pembahasan Rakor, Andi Harun menyoroti perlunya percepatan realisasi bantuan keuangan dari Pemprov kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, percepatan penyaluran dana sangat penting agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi dana bagi hasil pajak yang diterima Kota Samarinda hingga saat ini masih berada di kisaran 35 persen.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menjalankan berbagai program prioritas.
Percepatan transfer dana, lanjut Andi Harun, akan membantu pemerintah daerah melakukan evaluasi pelaksanaan APBD lebih awal, mempercepat penyerapan anggaran, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Usulkan Strategi Bersama Perjuangkan TKD
Selain membahas penyaluran bantuan keuangan, Andi Harun mengusulkan agar setiap Rakor menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret.
Salah satu usulannya ialah menyusun strategi bersama untuk memperjuangkan peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, perjuangan memperoleh tambahan dukungan fiskal harus didasarkan pada kajian akademik, analisis teknokratik, dan data yang akurat sehingga memiliki dasar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
“Kalau kita berjuang dengan dokumen teknokratik dan data yang lengkap, pemerintah pusat akan lebih mudah memahami kebutuhan daerah. Yang berbicara nanti bukan opini, tetapi data,” tegasnya.
Andi Harun menambahkan bahwa pemerintah pusat juga akan menilai kemampuan setiap daerah dalam mengelola APBD secara efektif, terutama pada belanja yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan prioritas.
Karena itu, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel sebelum mengajukan tambahan dukungan fiskal.
Menutup keterangannya, Andi Harun kembali mengapresiasi Gubernur Kaltim yang dinilainya berhasil membangun ruang konsolidasi antarpemerintah daerah.
Ia berharap Rakor seperti ini dapat dilaksanakan secara berkala sehingga perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan di Kaltim semakin terintegrasi serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. (*)