VONIS.ID – Nama anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, tercantum dalam desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, Dinas Sosial (Dinsos) Toraja Utara, Sulawesi Selatan, memastikan Eva bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial (bansos) pemerintah lainnya.
Kepala Dinsos Toraja Utara Elias Masi Para’pak mengatakan status desil 4 yang tercantum atas nama Eva berbeda dengan status sebagai penerima bansos.
Ia menegaskan Eva justru datang ke kantor Dinsos untuk mempertanyakan mengapa namanya masuk dalam kategori tersebut.
“Saya tegaskan bahwa Ibu Eva Stevany Rataba tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH maupun jenis bantuan sosial lainnya,” ujar Elias, dikutip dari detikSulsel, Minggu (6/9/2026).
Elias menjelaskan, pihaknya baru mengetahui persoalan tersebut setelah Eva datang langsung ke kantor Dinsos Toraja Utara.
Legislator DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulsel 3 itu datang untuk meminta klarifikasi mengenai statusnya dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Nama Eva tercantum dalam desil 4.
Kategori tersebut menggambarkan kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi tertentu yang masuk dalam pemeringkatan DTSEN.
Eva Datang Mempertanyakan Status Datanya
Elias membantah pernah menyatakan bahwa Eva masuk dalam daftar penerima PKH.
Menurutnya, ia hanya menyampaikan bahwa Eva pernah mendatangi kantor Dinsos untuk mempertanyakan mengapa namanya tercantum dalam desil 4.
“Saya tidak pernah bilang bahwa anggota DPR RI, Ibu Eva Stevany Rataba itu masuk daftar penerima PKH. Saya hanya katakan bahwa Ibu Eva pernah datang ke kantor untuk melakukan komplain karena dirinya masuk dalam desil 4,” jelas Elias.
Elias mengaku pihaknya juga tidak mengetahui alasan nama Eva masuk dalam kategori tersebut. Ia menyebut penentuan desil bukan kewenangan Dinsos Toraja Utara.
“Soal desil, itu bukan kewenangan kami, itu ranahnya BPS. Kita juga kaget kenapa bisa Ibu Eva masuk di desil 4,” ungkapnya.
Eva Minta Sumber Data Ditelusuri
Eva Stevany Rataba juga membantah pernah menerima PKH atau bantuan sosial pemerintah.
Ia mengaku heran ketika mengetahui namanya tercantum dalam data tersebut.
Eva mengatakan dirinya justru mendatangi kantor Dinsos untuk mempertanyakan status datanya dan meminta pemerintah segera melakukan pengecekan.
“Waktu saya tahu nama saya tercantum dalam data tersebut, saya sendiri yang datang mempertanyakan datanya dan meminta agar segera dilakukan pengecekan serta perbaikan,” kata Eva, Sabtu (6/9/2026).
Eva meminta pihak terkait menelusuri sumber data, riwayat pembaruan, hingga status kepesertaan program bantuan pemerintah.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai status seseorang dalam data penerima bansos.
“Justru saya mempertanyakan, bagaimana mungkin saya bisa tercatat dalam data tersebut. Karena itu saya meminta agar sumber dan riwayat datanya ditelusuri secara terbuka,” tegasnya. (*)
