Selasa, 1 Oktober 2024

Airlangga Mundur dari Golkar, Istana Negara dan DPD DIY Bantah Ada Hubungan dengan Jokowi dan Dilakukan Secara Mendadak

Senin, 12 Agustus 2024 18:48

Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Golkar. (IST)

VONIS.ID - Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar yang diumumkan pada Minggu (11/8/2024) kemarin membuat banyak pihak dan publik bertanya-tanya.

Dalam pengumumannya Airlangga menegaskan kalau hal tersebut adalah pilihannya untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kendati demikian, kabar pengunduran diri Airlangga banyak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo, ditambah beredarnya Poster Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka For Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar di aplikasi perpesanan WhatsApp.

Namun hal tersebut dengan cepat dibantah oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Kata dia, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar merupakan keputusan pribadi dan tidak ada intervensi pihak eksternal.

"Pak Airlangga itu manusia yang mandiri. Pak Airlangga tentu mempunyai pertimbangan yang matang sampai mengambil keputusan yang sepenting itu," ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dikutip Senin (12/8/2024).

Kepada awak media, Doli juga menegaskan kalau pengunduran diri Airlangga juga diputuskan untuk menjaga kebaikan semua pihak.

"Dari apa yang saya tangkap disampaikan Pak Airlangga bahwa pengunduran diri itu untuk kebaikan semua. Kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan Partai Golkar, kebaikan bangsa dan negara," imbuhnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli guna menjawab beberapa isu yang mengaitkan pengunduran diri Airlangga dengan pengaruh pihak eksternal, termasuk soal pertemuan Airlangga dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (9/8/2024) kemarin.

Sementara itu, bantahan atas putusan pengunduran diri Airlangga karena ada intervensi eksternal juga disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang menyebut keputusan eks Ketum Golkar itu tidak ada hubungan dengan Presiden Joko Widodo.

Halaman 
Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Berita terkait
Beritakriminal