VONIS.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, menjaga kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Serbaguna Arutala Bapperida Kota Samarinda, Selasa (21/7/2026).
Rakor dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian Sekretariat Daerah, camat, lurah, hingga jajaran BUMD.
Dalam rapat tersebut, Andi Harun menjelaskan bahwa hasil pembahasan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
TPP Menjadi Prioritas
Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda akan berhati-hati dalam menyusun kebijakan anggaran agar TPP ASN tetap terjaga.
Ia mengatakan, kesejahteraan pegawai tidak boleh menjadi korban akibat tekanan fiskal yang sedang dihadapi daerah.
Menurutnya, menjaga TPP bukan hanya menjadi tanggung jawab wali kota dan wakil wali kota.
Seluruh perangkat daerah harus memiliki kesadaran yang sama dalam menyusun program, menentukan prioritas, serta menggunakan anggaran secara efisien.
“Yang mau TPP ini bertahan jangan cuma wali kota dan wakil wali kota. Seluruh perangkat daerah sampai ke bawah ayo kita sadar bersama,” tegas Andi Harun.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah lebih memilih menunda atau mengurangi sejumlah program dibanding mengambil keputusan yang berpotensi mengganggu hak-hak ASN.
“Tidak mungkin kami memaksakan program-program tertentu sementara ada sekitar 16 ribu sampai 17 ribu pegawai yang harus kita pikirkan. Kami lebih memilih mengerem program daripada mengorbankan mereka,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan kesejahteraan aparatur yang menjalankan roda pemerintahan.
Bangun Kesadaran dan Disiplin ASN
Selain membahas pengelolaan anggaran, Andi Harun mengajak seluruh ASN membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan penuh kesadaran.
Ia menilai kepatuhan terhadap aturan harus lahir dari pemahaman, bukan sekadar kewajiban administratif.
Ia mengingatkan bahwa kepatuhan tanpa kesadaran hanya akan memunculkan sikap saling menyalahkan ketika pemerintah menghadapi tantangan.
“Berpemerintahan itu langkah pertamanya adalah patuh. Tetapi kepatuhan yang tidak dilandasi kesadaran hanya akan melahirkan kemarahan, protes, dan menyalahkan pihak lain. Jauh lebih baik kita berdamai dengan keadaan, melakukan mitigasi, dan menyesuaikan diri,” katanya.
Andi Harun juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki cara pandang yang sama agar organisasi tetap solid dalam menghadapi dinamika pengelolaan pemerintahan.
“Kita patuh, tetapi kepatuhan itu harus disertai dengan bertumbuhnya kesadaran supaya pemerintahan di daerah ini berjalan disiplin, aman, dan psikologi kita sehat,” ujarnya.
Fokus Menjaga Kesehatan Fiskal
Dalam arahannya, Andi Harun mengibaratkan pengelolaan APBD seperti mengatur keuangan rumah tangga.
Pemerintah, katanya, harus mampu menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan daerah sehingga kondisi fiskal tetap terjaga.
Saat ini, Pemkot Samarinda memprioritaskan penyelesaian berbagai kewajiban daerah sambil memastikan APBD tetap berada dalam kondisi yang terkendali.
“Fokus kita bagaimana kewajiban-kewajiban daerah ini bisa diselesaikan dan APBD walaupun sehatnya tidak 100 persen, paling tidak kita tidak berkoyo,” katanya.
Ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus memahami kondisi fiskal tersebut sebelum mengusulkan kegiatan baru dalam RKPD 2027.
Program Harus Berdampak untuk Masyarakat
Andi Harun juga mengingatkan bahwa seluruh belanja pemerintah berasal dari kontribusi masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh manfaat nyata dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
“Kalau sampai kita tidak bekerja maksimal kepada rakyat, maka betapa kita berkhianatnya. Beras yang kita makan, teh dan kopi yang kita minum, bahkan ongkos anak yang kita bayar untuk pendidikannya, semuanya berasal dari warga Samarinda,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan kebiasaan menyusun program secara rutin tanpa melihat kebutuhan riil masyarakat.
Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
“Jangan copy-paste. Pertanyaannya sederhana, masalah apa yang mau diselesaikan? Kalau program itu dianggarkan, harus jelas manfaatnya. Harus jelas persoalan apa yang diselesaikan,” kata Andi Harun.
Di akhir arahannya, Andi Harun meminta seluruh kepala perangkat daerah kembali mengevaluasi usulan program masing-masing sebelum RKPD 2027 ditetapkan.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, mempertahankan TPP ASN, sekaligus memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Samarinda.
“Kalau ingin TPP tetap bertahan, maka kesadaran kita sebagai pengelola anggaran juga harus semakin tinggi. Intinya kami ingin TPP tetap selamat,” pungkasnya. (*)
