Hal ini merupakan landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya, sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

"Untuk itu, terima kasih kepada semua stakeholder, jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras memperkuat landasan akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir," kata dia.

Menurutnya WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban, kewajiban menggunakan APBN secara baik.

"Ini uang rakyat, uang negara, kita mesti menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD dengan baik dan juga menjalankan APBN dan APBD dengan baik, serta mempertanggungjawabkannya dengan baik pula," ungkap Isma Yatun.

Ia berharap kepada seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan guna membawa kemajuan negara Indonesia untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil serta selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. 

(REDAKSI)