VONIS.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara mengenai isu pencopotan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman setelah polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat ke publik.
Saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026), Purbaya memberi sinyal kuat bahwa pencopotan Luky berkaitan dengan lolosnya anggaran pengadaan 21.801 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“(Dirjen Anggaran dicopot karena) motor MBG, mungkin, Anda tebak saja sendiri,” kata Purbaya.
Purbaya diketahui telah mencopot Luky Alfirman sejak 21 April 2026.
Pada waktu yang sama, ia juga memberhentikan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu.
Akui Kecolongan
Sebelumnya, Purbaya mengakui Kementerian Keuangan kecolongan terkait realisasi anggaran motor listrik untuk program MBG.
Ia menegaskan pemerintah sebenarnya sudah menolak pengadaan tersebut pada tahun lalu.
Namun, pengadaan tetap lolos akibat celah pada sistem Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Menurut dia, sistem digital pengawasan anggaran gagal mendeteksi proses pengadaan sehingga belanja tetap bisa berjalan.
“Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi,” ucapnya.
Purbaya menambahkan pihaknya kini memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sorotan Tata Kelola Anggaran
Kasus pengadaan motor listrik untuk MBG menjadi perhatian publik karena nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan utama program makan gratis.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak dan pelajar di berbagai daerah.
Purbaya menegaskan evaluasi internal akan terus dilakukan, termasuk memperkuat pengawasan belanja negara melalui sistem digital yang lebih ketat.
“Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin,” katanya.
Ia juga menyindir pihak pembuat sistem anggaran yang dinilai gagal menutup celah pengawasan.
“Dulu kan Anda yang bikin softwarenya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia,” tutur Purbaya.
Polemik ini memunculkan pertanyaan publik mengenai tata kelola APBN dan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan. (*)
