VONIS.ID – DPRD Samarinda menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan aset publik di tengah masih maraknya kasus pencurian infrastruktur, khususnya kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) dan fasilitas pendukung lainnya.
Kondisi ini dinilai mengganggu pelayanan publik sekaligus meningkatkan risiko keselamatan warga.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti bahwa kasus pencurian aset daerah bukanlah kejadian baru.
Ia menyebut berbagai fasilitas publik seperti kabel PJU, penutup drainase, hingga baut konstruksi jembatan kerap hilang dan merugikan masyarakat secara langsung.
Deni menjelaskan bahwa sejumlah ruas jalan utama di Samarinda masih mengalami kondisi minim penerangan akibat hilangnya kabel PJU.
Hal ini terjadi di beberapa titik strategis yang setiap hari dilalui masyarakat.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak pada keselamatan pengguna jalan.
“Fasilitas publik terus menjadi sasaran pencurian. Yang paling dirugikan tentu masyarakat karena mereka kehilangan rasa aman saat beraktivitas di malam hari,” ujarnya.
Dorongan Penguatan Sistem Pengawasan
DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat sistem pengawasan aset secara menyeluruh.
Deni menilai pengawasan tidak boleh lagi bersifat reaktif setelah kejadian terjadi, tetapi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Ia mengusulkan adanya inspeksi rutin terhadap seluruh infrastruktur publik minimal setiap bulan.
Langkah ini dinilai dapat membantu mendeteksi potensi kerusakan maupun kehilangan aset lebih cepat.
Selain itu, DPRD juga meminta adanya koordinasi lintas instansi yang lebih kuat.
Dinas Perhubungan diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan PJU, tetapi juga aktif melakukan pemantauan lapangan.
Sementara itu, Dinas PUPR diminta memperketat pengamanan infrastruktur konstruksi dengan dukungan Satpol PP di lapangan.
Pentingnya Kolaborasi Antarinstansi
Ia menilai bahwa pengamanan aset publik tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah menjadi kunci untuk memastikan seluruh fasilitas publik tetap berfungsi dengan baik dan aman dari tindakan pencurian.
Menurut Deni, tanpa sistem pengawasan yang jelas dan terpadu, potensi kehilangan aset daerah akan terus berulang.
Hal ini tidak hanya merugikan dari sisi anggaran, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik di Samarinda.
Deni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pengelolaan infrastruktur agar lebih aman dan berkelanjutan.
Penguatan pengawasan aset publik diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang lebih terang, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Dengan langkah bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait, Samarinda diharapkan dapat meminimalisasi kasus pencurian infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. (Adv)