VONIS.ID – DPRD Samarinda mendorong penguatan upaya pencegahan HIV melalui edukasi dan keterlibatan lintas sektor.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai penanganan HIV harus berjalan seimbang antara layanan pengobatan, pencegahan, serta peningkatan pemahaman masyarakat.
Hal itu disampaikan menyusul kondisi kasus HIV di Samarinda yang disebut telah mencapai sekitar 4.000 kasus.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 orang dilaporkan rutin menjalani pengobatan, sementara sebagian lainnya masih belum mendapatkan penanganan secara optimal.
Ismail Latisi mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif maupun melakukan perundungan terhadap orang dengan HIV.
Menurutnya, dukungan sosial menjadi salah satu faktor penting agar penderita mau menjalani pemeriksaan dan pengobatan secara berkelanjutan.
“Ketika ada orang kena HIV, jangan juga memberikan stigma negatif,” ujar Ismail.
Ia menilai penanganan HIV tidak cukup hanya berfokus pada pengobatan bagi pasien yang sudah terinfeksi.
Upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui edukasi yang melibatkan berbagai sektor.
Ismail mendorong agar Dinas Kesehatan tidak berjalan sendiri dalam menangani persoalan HIV.
Menurut dia, Dinas Pendidikan juga memiliki peran penting melalui penyusunan edukasi kesehatan yang berkaitan dengan HIV dan tuberkulosis di lingkungan pendidikan.
Selain itu, ia menyebut tokoh masyarakat perlu dilibatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kesadaran mengenai pencegahan HIV semakin meningkat.
“Kalau Dinas Kesehatan fokus pada pengobatan, maka pencegahannya harus melibatkan Dinas Pendidikan melalui kurikulum tentang HIV, serta peran tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan agar tidak muncul kasus baru,” ucapnya.
Ismail juga menyoroti faktor risiko penularan HIV yang terjadi di Samarinda.
Ia menyebut kelompok LSL sebagai salah satu kelompok yang perlu menjadi perhatian dalam program pencegahan.
Namun, upaya penanggulangan HIV perlu tetap mengedepankan pendekatan berbasis kesehatan, edukasi, dan layanan medis.
Stigma terhadap kelompok tertentu dinilai dapat menjadi hambatan karena membuat sebagian orang enggan melakukan tes HIV atau mengakses pengobatan.
Peringatan mengenai tingginya angka kasus HIV di Samarinda menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kampanye pencegahan, memperluas akses layanan kesehatan, serta membangun lingkungan yang mendukung bagi orang dengan HIV agar mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. (Adv)