VONIS.ID – DPRD Samarinda menyoroti masih adanya kasus kemiskinan ekstrem di tengah masyarakat Kota Tepian.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai sejumlah kasus yang belakangan ramai diperbincangkan menunjukkan adanya warga yang belum tersentuh penanganan secara maksimal oleh sistem sosial yang ada.
Ia mencontohkan beberapa kasus yang menyita perhatian publik, seperti meninggalnya seorang siswa SMK akibat infeksi yang diduga berkaitan dengan kondisi hidup yang tidak layak, serta tiga anak di Jalan Biawan yang harus merawat ibu mereka yang mengalami stroke di rumah tidak layak huni.
“Ini menjadi tamparan bagi kita semua. Ternyata masih ada warga yang benar-benar luput dari perhatian,” ujarnya.
Sistem Pelaporan Sudah Ada, Namun Tidak Optimal
Sri Puji Astuti menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki sistem pelaporan berjenjang mulai dari RT, kelurahan, hingga dasawisma.
Namun, ia menilai sistem tersebut belum berjalan optimal karena lemahnya komunikasi di tingkat masyarakat.
Ia menegaskan bahwa banyak kasus tidak terlaporkan dengan cepat karena menurunnya kepedulian sosial di lingkungan sekitar.
Kondisi itu membuat warga yang membutuhkan bantuan tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat.
“Jangan sampai melihat di sekitar ada orang kelaparan atau putus sekolah tapi tidak dilaporkan. Itu sebenarnya fungsi dasawisma,” tegasnya.
Komunikasi Terputus Hambat Penanganan
Sri Puji Astuti menilai terputusnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi salah satu penyebab utama masih munculnya kasus kemiskinan ekstrem.
Ia juga menyebut bahwa sebagian kebijakan tidak tersampaikan secara utuh hingga ke lapisan bawah masyarakat.
Menurutnya, laporan yang diterima pemerintah sering kali menunjukkan kondisi yang terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Berarti ada komunikasi yang terputus atau kebijakan pemerintah tidak sampai ke masyarakat,” ucapnya.
Sri Puji Astuti juga mengaku merasa ikut bertanggung jawab karena sejumlah kasus baru diketahui setelah menjadi perhatian publik.
Ia menilai anggota dewan tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif dari perangkat wilayah.
Ia menekankan pentingnya kunjungan langsung ke masyarakat agar DPRD memahami kondisi riil di lapangan.
Dorongan Perbaikan Sistem Pengawasan Sosial
Ke depan, Sri Puji Astuti meminta pemerintah daerah dan DPRD memperkuat sistem pengawasan sosial agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Ia mendorong peningkatan koordinasi antara RT, kelurahan, dan perangkat daerah serta penguatan kepedulian sosial masyarakat.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya kerja nyata di lapangan.
“Kami harus melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan,” pungkasnya. (Adv)