Hal Ini karena dihalangi oleh beberapa kendala teknis tersebut.
"Sebenarnya banyak item kegiatan DPRD selama ini yang sudah dianggarkan, seperti kegiatan Sosialisasi Perda. Kami juga khawatir karena kalau dipaksakan bisa menyalahi aturan," ujarnya.
Hal serupa tidak hanya terjadi di DPRD Samarinda, bahkan juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lainnya di Kaltim.
"Ini bukan hanya terjadi di DPRD Samarinda saja, tapi di sejumlah kabupaten/kota juga mengalami hal yang sama," jelasnya. (advertorial)
