VONIS.ID - Kasus dugaan suap menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
Kini ia menjadi tersangka KPK.
Melihat ke belakang, semasa berkarir sebagai hakim agung, beberapa perkara pernah ditangani Sudrajad Dimyati.
Satu diantaranya adalah kasus Bendungan Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng).
Kasus ini sempat menjadi isu nasional karena pengerahan polisi yang berlebihan pada awal 2022 lalu.
Di kasus itu, 77 warga setempat menggugat Kantor BPN Purworejo terkait pembebasan lahan itu. Pada 9 September 2021, PN Purworejo memenangkan warga. PN Purworejo memutuskan:
Menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas pelaksanaan hasil persetujuan dan atau kesepakatan oleh Para Tergugat atas nilai ganti kerugian dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Menyatakan bahwa proses penilaian penetapan ganti kerugian yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dari pertama cacat hukum, karena adanya ganti kerugian lainnya yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk Para Penggugat dan menyeluruhnya, karena sudah melebihi batas 30 (tiga puluh) hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.
Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini.
Putusan di atas kemudian dikuatkan oleh hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Semarang di akhir Desember 2021. Atas putusan itu, BPN tidak terima dan mengajukan kasasi. MA lalu membalik keadaan dan menyatakan gugatan warga tidak bisa diterima.
"Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500 ribu," ucap majelis.
Duduk sebagai ketua majelis I Gusti Agung Sumanatha dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo. Sudrajad Dimyati dkk menganulir putusan PN Purworejo dan PT Semarang sebelumnya dengan alasan sudah kedaluwarsa. Berikut pertimbangan lengkapnya:
Bahwa sesuai dengan dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2019 di Bukit Besek, Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
Bahwa Para Penggugat menganggap musyawarah tidak berlangsung secara komunikatif dan ganti rugi tidak layak dan adil sehingga berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 juncto Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 5, menentukan jika Para Penggugat selaku pemilik tanah jika merasa keberatan atas bentuk/jumlah ganti rugi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya musyawarah penetapan ganti kerugian harus mengajukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri Purworejo, dalam tenggang waktu yang ditentukan.
Bahwa gugatan dilakukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Putusan kasasi itu mengusik akal sehat warga. Menurut pengacara warga, Hifdzil Alim, putusan kasasi tersebut dianggap cacat hukum karena tidak sesuai dengan tuntutan warga.
"Putusan kasasi 176 bidang tanah milik warga menyatakan warga kalah. Atas putusan tersebut warga akan melakukan pengajuan peninjauan kembali karena putusan dianggap tidak sesuai dengan tuntutan warga. Warga saat itu menuntut terkait sengketa proses pembayaran tanah namun yang di putusan kasasi malah terkait dengan persetujuan masyarakat saat pertemuan tanggal 9 Desember 2019," kata Hifdzil Alim.
Atas kejanggalan pertimbangan putusan, saat ini warga sedang melakukan pengajuan peninjauan kembali (PK).
Atas praduga masyarakat itu, MA meminta masyarakat tidak berprasangka buruk ke Sudrajad Dimyati.
"Putusan kasasi dan PK yang diputus pak SD di luar yang diusut KPK tidak ada masalah. Ada asas yang mengatakan setiap putusan hakim harus dipandang benar sepanjang belum pernah dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum. Dalam perspektif hukum, kita tidak boleh menilai suatu putusan hakim hanya dengan berasumsi. Soal perilaku ada wilayah penilainnya sendiri," kata jubir MA Andi Samsan Nganro.
(redaksi)
