"Tapi dari pelaksanaan itu ada aset Kaltim yang digunakan, misalnya pemanduan, penundaan, dan banyak lagi, itu kan ratusan miliar per bulan kita hitung," paparnya.

"Tapi ternyata aktivitas itu tidak menghasilkan PAD bagi Kaltim," lanjutnya.

Pasalnya, aktivitas pemanduan pengolongan jembatan itu seluruhnya dikelola oleh instansi vertikal dan BUMN seperti Pelindo dan KSOP.

Dirinya mendorong Perusda milik Pemprov Kaltim juga turut terlibat di aktivitas pengolongan itu.

"Kegiatan itu dikelola oleh lembaga vertikal lainnya Pelindo dan BUMN lainnya. Kenapa BUMD tidak dilibatkan, padahal itu aset daerah," tegasnya.

"Itu yang sedang kami perjuangkan. Itu akan kita bahas fokus di komisi yang membidangi," pungkas Hasan Masud.

(advetorial)