"Ini di luar nalar kemanusiaan kita," ucap Akbar

Sekretaris GMNI Kaltim Muhammad Ridwan juga mengungkapkan, melihat akar persoalan represifitas yang dilakukan oleh aparat selalu dimulai dengan kebijakan negara yang tak memberikan keuntungannya untuk warga.  

Warga Wadas hari ini diperlakukan semena-mena akibat penolakan mereka terhadap ruang hidup warga yang akan ditambang untuk pembangunan bendungan bener. 

Olehnya itu GMNI Kaltim melihat bahwa untuk menghentikan persoalan ini Pemerintah wajib menghentikan rencana proyek tersebut, segera menarik semua pasukan kepolisian yang ada di Desa Wadas dan juga membebaskan warga yang telah ditangkap. 

Menurut Ridwan tidak boleh atas nama pembangunan justru masyarakat tersingkirkan, segala bentuk pembangunan harus berorientasi pada kemakmuran dan keselamatan rakyat. 

"Pemerintah perlu menghadirkan pendekatan yang humanis ketimbang pendekatan militeristik terhadap warga Wadas. Kita harus menggalang solidaritas seluas-luasnya untuk warga Wadas" tutup Ridwan.

(redaksi)