Bambang mengatakan, kasus setoran yang kemudian disebut sebagai uang koordinasi tambang ilegal di Kaltim itu bisa menjadi preseden buruk bagi citra kepolisian apabila Kapolri tidak segera menuntaskannya.

"Kalau masih menunda-nunda dan menunggu desakan publik, ini akan makin menjadi preseden buruk bagi citra Polri yang profesional, bahwa Kepolisian tidak bergerak bila tidak didesak," ujar Bambang.

Karena itu, Bambang menambahkan, jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit masih bergerak lambat, maka sudah semestinya Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan guna menyelamatkan institusi Polri dari penyakit-penyakit yang ada di tubuh kepolisian.

"Presiden bukan sekadar meminta, melainkan memerintahkan Kapolri untuk secepatnya mengambil tindakan terhadap personel yang melakukan pelanggaran," ucap Bambang.

Ia menyebutkan, implementasi dari perintah, salah satunya tentu saja ada dukungan kebijakan, teknis, dan ada tenggat waktu dari pelaksanaan perintah tersebut.

Setelah itu, mengambil alih penyelidikan dan penyidikan dengan membentuk tim independen yang dipimpinnya secara langsung. 

Dalam implementasinya, kata dia, bisa melibatkan lembaga-lembaga eksternal untuk menjaga objektivitas.