Dalam pembukaannya, Busyro Muqoddas mengingatkan pentingnya menjaga akal sehat dan kelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh warga Wadas sebagai bagian dari rasa syukur dan mencegah keserakahan dan ketamakan
“Melalui peran serta masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah, NU, dan kampus, kita terus menyuarakan pendidikan dan kesadaran warga melalui agenda KBR”, tandasnya.
Perwakilan warga Wadas, Mbah Sumarsono, menyatakan, banyak sekali peristiwa tipu muslihat yang libatkan warga dalam pelepasan lahannya, namun warga Wadas yang menolak tambang andesit tentu tidak akan mundur dan serahkan tanah yang turun temurun setidaknya hidupi mereka dengan cukup dan menjaga kelestariannya.
“Kita tidak mundur”, tegasnya.
Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor (PSA IPB) yang juga pengurus KIKA, Dr.Rina Mardiana menyebutkan bahwa masyarakat harus konsisten dalam perjuangan tanahnya agar tidak direbut secara sewenang-wenang oleh negara atas nama PSN, perjuangan itu terjal dan berat, namun harus dilakukan agar dampak buruk sosio-ekologis tidak terjadi bagi warga Wadas.
“Jangan sampai perebutan paksa tanah (land grabbing) menjadikan warga korban, dan tentu efek multi-dimensinya akan terasa buruk bagi ekosistem lingkungan hidup dan hak warga negara”.
Dr.Herlambang P.Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) sekaligus penasehat KIKA mengingatkan tentang bahaya otoritarianisme negara yang menggunakan cara represi dan serangan serta ancaman bagi warga wadas “tidak boleh atas nama pembangunan, negara dapat sembarangan merebut ruang hidup warga dan juga merusak ekologi SDA, apalagi mengancam keselamatan dan keamanan warga akibat tanah timbunan tambang andesit yang kelak dilakukan pada aktivitas pertambangan”, tambahnya.
