BW menyebut perubahan Perkom itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang KPK Pasal 44 ayat 2. Padahal, pasal tersebut tidak pernah diubah.

"Pasal 44 di UU KPK, ini tidak pernah diubah dengan UU KPK baru, UU Nomor 19 Tahun 2019. Dalam pasal itu jelas disebutkan, terutama pasal 44 ayat 2, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada, telah ditemukan jika sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas informasi atau data yang diucapkan, dan lain-lain," tutur dia.

"Bagaimana mungkin ditemukan, ditetapkan, dinaikkan, status ke penyidikan, tapi kemudian tersangka belum ditemukan. Ini UU Tindak Pidana Korupsi yang punya kekhususan. Jadi, lagi-lagi sebenarnya kalau itu dilakukan, Perkom itu jelas sangat melanggar UU KPK yang harusnya jadi rujukan dan penjuru dari seluruh Perkomnya KPK," tambah BW.

BW menuding Pimpinan KPK tak lagi bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum.

Dia menuding KPK tengah mempertontonkan pelanggaran hukum.

"Dengan begitu, Pimpinan KPK sebagiannya tidak lagi bisa berlindung bahwa mereka ingin sungguh-sungguh menegakkan aturan, tidak mencari-cari kesalahan. Ini juga melanggar prinsip-prinsip yang kerap kali diucapkan oleh Juru Bicara KPK, melakukan penegakan hukum tanpa melanggar hukum, Anda sekarang sedang mempertontonkan terjadinya pelanggaran hukum," sebut dia.

(redaksi)