Surat ini dianggap sebagai kunci yang memungkinkan Soeharto untuk bermanuver dalam dunia politik, terutama di parlemen.
Pada 10 Januari 1967, Soekarno menyampaikan "Nawaksara" sebagai penjelasan terkait Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Meskipun begitu, MPRS merasa tidak puas dengan penjelasan tersebut.
Sementara Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) kemudian pada 9 Februari 1967 menyampaikan resolusi bahwa "kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila."
Menyusul resolusi tersebut, DPR-GR meminta MPRS untuk menggelar Sidang Istimewa dengan tujuan mencopot jabatan Presiden Soekarno.
Sidang ini berlangsung pada tanggal 7-12 Maret 1967.
