"Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kami tidak pernah berhenti untuk mencari DPO. Ketika ada informasi baru yang kemudian masuk ke KPK pasti kemudian kami dalami lebih lanjut. Termasuk ketika mengetahui dugaan keberadaan dari DPO Harun Masiku ini, maka kami panggil orang-orang itu dengan kemudian dikonfirmasi dan didalami ada pihak tertentu yang sebenarnya tahu tapi kemudian tidak menyampaikan informasi dimaksud," urai Ali Fikri.
Sementara itu, KPK berbicara mengenai proses hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga menyembunyikan dan membantu pelarian Harun Masiku.
Mantan calon anggota legislatif PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap itu hingga kini masih menjadi buronan KPK.
Ali Fikri menjelaskan unsur kesengajaan dari pihak-pihak dimaksud harus terpenuhi untuk bisa dilakukan proses penegakan hukum.
Namun, ia menjelaskan kasus utama yaitu dugaan suap Harun harus lebih dulu diproses.
"Harus ada kesengajaannya itu. Untuk membuktikan sebuah kesengajaan kan ada petunjuk yang kuat dulu. Petunjuk yang kuat itu misalnya benar-benar kemudian ada proses kesengajaan untuk melindungi, mengamankan, dan seterusnya. Kan, harus dibuktikan nanti ketika betul orang yang ditangkap [Harun Masiku] kemudian nanti dikonfirmasi," ucapnya.
