VONIS.ID - Anggota TNI dari satuan PM yang melakukan pengawalan melekat terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah, menangkap satu anggota kepolisian.
Penangkapan tersebut menyusul peristiwa lebih dari lima personel polisi dengan pakaian preman melakukan penguntitan terhadap Jampidsus Febrie yang sedang melakukan aktivitas makan malam pribadi di salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel) pada tengan pekan lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kejadian penguntitan itu berujung pada penangkapan satu personel kepolisian yang teridentifikasi inisial IM sebagai anggota Densus 88.
Personel polisi antiteror tersebut sempat dibawa dan ditahan di ruang khusus di Kejagung untuk diinterogasi.
Menyusul penangkapan tersebut, pada Senin (20/5/2024) malam, terjadi peristiwa konvoi personel kepolisian dengan seragam hitam-hitam, membawa senjata laras panjang, berboncengan mengendarai sekitar sepuluh motor trail di kawasan kompleks Kejagung di Bulungan-Blok M, Jaksel.
Di luar kompleks Kejagung pada malam sekitar pukul 23:00 WIB itu, puluhan motor trail yang membawa personel seragam hitam-hitam itu, juga membawa serta satu kendaraan taktis lapis baja, antihuru-hara.
Konvoi personel hitam-hitam dengan senjata laras panjang itu, sengaja berhenti di pintu utama gerbang barat Kejagung yang berada di Jalan Bulungan.
Konvoi tersebut berhenti lama sekitar 10 menit dengan menyalakan sirene dan berteriak-teriak.
Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Kejagung yang berjaga-jaga di pintu barat tersebut memilih untuk menutup cepat gerbang.
Dan konvoi seragam hitam-hitam tersebut melanjutkan aksinya dengan mengitari kompleks Kejagung sebanyak tiga sampai empat kali melalui Jalan Bulungan ke arah Jalan Panglima Polim kawasan Blok M.
Tidak ada peristiwa kontak fisik pada kejadian malam itu (20/5/2024).
Akan tetapi sepanjang Selasa (21/5/2024) di sekitar gedung Kejagung, pun terlihat terjadi peningkatan jumlah personel keamanan berseragam Mabes TNI.
Bahkan satuan Pamdal diwajibkan mengenakan kevlar-rompi anti-peluru.
Selain memiliki satuan pamdal internal, sejak 2022 pascamasifnya penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan Jampidsus-Kejagung juga meminta bantuan Mabes TNI untuk menerjunkan personel dalam melakukan pengamanan melekat.
Sejak saat itu, sering terlihat anggota PM maupun Angkatan Darat (AD) sering berjaga-jaga di kompleks Kejagung.
Akan tetapi, pada Selasa (21/5/2024) jumlah pesonel keamanan dari TNI, khususnya PM, dan AD semakin bertambah.
Bahkan, sejumlah personel PM dan AD yang berjaga-jaga di Gedung Kartika melakukan sweeping udara.
Alasannya, dikabarkan adanya drone-drone yang melintas di atas gedung tersebut.
Gedung Kartika sebetulnya adalah tempat Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) berkantor.
Namun, sejak Desember 2023, Jampidsus Febrie Adriansyah bersama-sama tim penyidikannya sementara menggunakan gedung tersebut karena Gedung Bundar kantor utama tim Jampidsus dalam pemugaran total.
Sedikitnya enam mobil dinas PM dari Angkatan Laut (AL) berjaga-jaga di gerbang sebelah barat kompleks Kejagung yang berada di Jalan Bulungan.
Selain itu, di Jalan Bulungan menjelang tengah malam, pun ramai sejumlah personel kepolisian dengan berpakain preman berjaga-jaga.
Sekitar pukul 22:00 WIB, terekam satu unit mobil kepolisian dengan tulisan Reskrim Keboyoran Baru datang ke pintu barat Kejagung.
Tak lama setelah unit reskrim tersebut datang, kendaraan PM yang berjaga-jaga sebelumnya, melakukan patroli keliling mengitari sisi luar kompleks Kejakgung lebih dari lima kali.
Keadaan tersebut tak berubah sampai Rabu (22/5/2024).
Bahkan pada siang hari tersebut (22/5/2024), dilakukan penebalan personel keamanan dari satuan Brimob Polri.
Pada Kamis (23/5/2024), meskipun tanggal libur nasional, personel PM dan AD yang berjaga-jaga di kompleks Kejagung, pun masih bertahan.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, tak mengetahui terkait dengan adanya penangkapan anggota Densus 88 oleh tim pengawal Jampidsus tersebut.
Akan tetapi, kata Ketut mengenai penambahan personel keamanan dari PM dan AD di Kejagung merupakan situasi yang wajar.
“Memang kan di Kejaksaan Agung ada pengamanan organik dari TNI,” ucap Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.
Sementara dari Mabes Polri, sampai berita ini diturunkan, tak memberikan respons atas situasi yang terjadi di kompleks Kejagung tersebut.
Keluarga Besar (KB) Purna Adhyaksa mengajak masyarakat untuk mendukung kinerja Kejagung, termasuk di kala menghadapi berbagai teror yang diduga merupakan bentuk serangan balik dari para koruptor serta segala upaya yang berusaha merintangi penyidikan.
Ketua Umum KB Purna Adhyaksa Noor Rachmad menyerukan agar upaya pengentasan tindak pidana korupsi harus dikawal secara proporsional dan memastikan pelaksanaannya dengan baik.
"Kejagung selalu bekerja profesional, memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum yang benar, dan terukur. Proses yang dijalankan juga sesuai koridor hukum, tetap humanis, berhati nurani, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia," tuturnya Noor Rachmad.
Noor mengapresiasi Jaksa Agung dan Penyidik Jampidsus Kejagung dalam membongkar dugaan mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Menurutnya, membongkar kasus mega korupsi tak semudah membalikkan telapak tangan karena membutuhkan usaha dan nyali besar, apalagi bila melibatkan banyak pihak.
Untuk itu, Kejaksaan RI telah mampu menghadirkan wajah penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan tanpa pandang bulu.
Dia pun mengatakan nyali Jaksa Agung dan Jampidsus merupakan bentuk penegakan supremasi hukum yang sesungguhnya.
Pasalnya, dirinya tidak melihat sedikitpun ada kekhawatiran pada keduanya dalam mengusut kasus ini.
Tak hanya itu, Noor menambahkan, Kejagung juga aktif memberantas korupsi dan memburu aset koruptor untuk disita dan dirampas guna dikembalikan ke negara.
Dengan demikian, hal tersebut menjadi pertanda bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini.
Meski di bawah bayang-bayang intimidasi dan teror, kata dia, Jaksa Agung terus memompa semangat jajarannya untuk terus bergerilya mengungkap berbagai mega korupsi di negeri ini, dengan menjadikan pelaku tindak pidana korupsi sebagai musuh bersama.
Ia memastikan KB Purna Adhyaksa mempercayai kinerja dan sepak terjang Kejagung dalam memberantas korupsi.
Sebagai bentuk kontrol sosial, pihaknya menegaskan tidak akan lengah dalam melakukan pengawasan, memberikan masukan, serta mengingatkan. (*)