VONIS.ID – Polemik pembubaran acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah terus menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai kritik yang disampaikan dalam film tersebut masih berada dalam batas yang wajar.
Menurut Yusril, pemerintah tidak mempersoalkan adanya kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek yang berlangsung di wilayah Papua Selatan.
Ia menyebut kritik dalam negara demokrasi merupakan hal yang sah selama tidak mengarah pada tindakan melanggar hukum.
Meski demikian, Yusril mengakui film dokumenter tersebut menggunakan narasi dan judul yang cukup provokatif. Namun, ia meminta masyarakat tidak terpancing hanya karena pemilihan judul yang kontroversial.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” jelas Yusril, Kamis (14/5).
Ia menilai masyarakat sebaiknya menonton film tersebut terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Setelah itu, publik dapat membuka ruang diskusi secara terbuka agar muncul pertukaran pandangan yang sehat.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” imbuhnya.
Pemerintah Siap Evaluasi Pelaksanaan PSN
Yusril menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kritik yang berkembang terkait pelaksanaan PSN di Papua Selatan.
Film dokumenter tersebut menyoroti dugaan gangguan terhadap kelestarian alam, hak ulayat masyarakat adat Papua, serta dampak lingkungan yang muncul akibat proyek pembangunan.
Menurut Yusril, pemerintah justru dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan masyarakat maupun kelompok sipil melalui film dokumenter tersebut.
Ia menyebut evaluasi lapangan tetap penting dilakukan agar pembangunan berjalan lebih baik.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Joko Widodo. Program itu berjalan bersamaan dengan kebijakan pemekaran wilayah di Papua.
Pemerintah saat ini melanjutkan proyek tersebut sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional. Yusril menegaskan seluruh PSN dibangun melalui proses kajian yang matang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Bantah Ada Larangan Nobar Film
Di sisi lain, Yusril juga membantah anggapan bahwa pemerintah melarang kegiatan nonton bareng atau nobar film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Ia mengatakan sejumlah kampus dan komunitas di berbagai daerah tetap menggelar pemutaran film tanpa hambatan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan tidak ada instruksi resmi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk membubarkan kegiatan nobar secara nasional.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” pungkasnya.
Pernyataan Yusril memperlihatkan sikap pemerintah yang mencoba membuka ruang kritik publik terhadap pembangunan nasional, sekaligus mempertahankan komitmen menjalankan proyek strategis yang dianggap penting bagi kepentingan ekonomi dan ketahanan nasional.
(*)