VONIS.ID – DPRD Samarinda memberi atensi khusus terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai aturan SPMB menjadi salah satu pemicu berulangnya polemik setiap tahun ajaran baru di Kota Tepian.
Menurutnya, persoalan tersebut masih terjadi meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi secara berkala.
Sri Puji Astuti mengatakan pihaknya masih sering menerima laporan dari masyarakat yang meminta bantuan agar anak mereka dapat diterima di sekolah negeri tertentu.
Ia menyebut kondisi itu selalu muncul dalam setiap kegiatan reses anggota dewan.
“Masyarakat banyak yang meminta bantuan agar anaknya bisa masuk sekolah negeri,” ujar Sri Puji Astuti, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar aduan berasal dari orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah negeri favorit atau sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman terkait mekanisme penerimaan murid baru.
Keluhan Terjadi di Sejumlah Wilayah
Sri Puji Astuti mencontohkan sejumlah keluhan warga di Kelurahan Jawa dan Sidodadi.
Warga di dua wilayah tersebut mengeluhkan anak mereka tidak diterima di SMP Negeri 4 Samarinda maupun SMP Negeri 22 Samarinda.
Ia menilai situasi tersebut menunjukkan masyarakat masih berfokus pada sekolah tertentu, tanpa mempertimbangkan kuota dan sistem zonasi yang berlaku dalam SPMB.
Menurut Sri Puji Astuti, pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi bersama DPRD dan Dinas Pendidikan.
Namun, ia menilai upaya tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.
“Pemahaman masyarakat masih rendah terkait petunjuk teknis dan kuota sekolah. Sebenarnya sudah kami sosialisasikan soal itu,” jelasnya.
Ia meminta Dinas Pendidikan Samarinda lebih aktif mengedukasi masyarakat, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga hingga tingkat RT melalui spanduk, pertemuan warga, dan media sosial.
Dorong Pemahaman Agar Tidak Terjadi Polemik Berulang
Sri Puji Astuti menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap aturan zonasi dan jalur afirmasi dalam SPMB.
Ia mengingatkan agar orang tua tidak memaksakan kehendak jika anak tidak diterima di sekolah yang diinginkan.
“Kalau tidak sekolah di sekolah negeri yang diinginkan, jangan sampai anak akhirnya mogok sekolah,” pungkasnya.
Ia berharap peningkatan edukasi dapat mengurangi polemik penerimaan murid baru yang hampir terjadi setiap tahun ajaran.
Dengan pemahaman yang lebih baik, politisi Demokrat ini optimistis proses SPMB dapat berjalan lebih tertib dan adil. (adv)