VONIS.ID – Besaran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jadi sorotan DPRD Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim meminta pemerintah kota segera mengevaluasi besaran bantuan tersebut.
Menurutnya, nilai bantuan yang saat ini berada di kisaran Rp20 juta hingga Rp50 juta sudah tidak lagi memadai untuk menutup kebutuhan renovasi rumah di tengah kenaikan harga material bangunan dan jasa tenaga kerja.
Abdul Rohim menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan biaya perbaikan rumah terus meningkat dari waktu ke waktu.
Ia menilai anggaran yang ada saat ini sulit mencakup kebutuhan dasar perbaikan seperti atap, lantai, dan dinding secara layak.
“Angka tersebut perlu ditinjau ulang, harga material dan jasa tukang terus meningkat,” ujarnya.
Politisi PKS ini meminta pemerintah kota menyesuaikan besaran anggaran agar program RTLH benar-benar memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat penerima manfaat.
Selain soal anggaran, Abdul Rohim juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendataan penerima bantuan.
Ia meminta proses verifikasi dilakukan secara lebih ketat agar bantuan tepat sasaran.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan penerima, di mana rumah yang masih layak justru mendapat bantuan, sementara warga dengan kondisi rumah lebih buruk terabaikan.
“Jangan sampai rumah yang sebenarnya masih layak justru mendapat bantuan, sementara masyarakat yang kondisinya lebih memprihatinkan terabaikan,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program RTLH, baik dari sisi anggaran maupun mekanisme penyaluran.
Dengan perbaikan tersebut, program diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah secara lebih efektif dan tepat sasaran di Samarinda. (Adv)