VONIS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 regional Kalimantan.
Samarinda berhasil meraih Terbaik I kategori Creative Financing dan Terbaik I Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima langsung penghargaan tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak.
Ia menyebut prestasi ini sebagai bukti keberhasilan pemerintah kota dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong inovasi pembiayaan pembangunan.
Penghargaan Nasional Jadi Bukti Kinerja Daerah
Pemkot Samarinda menilai penghargaan ini sebagai pengakuan atas kinerja daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, terutama di sektor ekonomi.
Andi Harun menyampaikan bahwa penghargaan tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses panjang reformasi tata kelola dan penguatan kebijakan berbasis data.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kota terus memperbaiki sistem kerja agar lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Samarinda mampu mengidentifikasi persoalan di lapangan secara lebih cepat dan menentukan prioritas pembangunan secara akurat.
Creative Financing Jadi Strategi Inovatif
Salah satu capaian utama Samarinda terletak pada keberhasilan dalam kategori creative financing.
Pemkot mendorong berbagai inovasi pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Andi Harun menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi juga mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel.
Ia menegaskan, “Ini menjadi budaya baru, bagaimana pemerintah tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga mencari alternatif pembiayaan lain secara kreatif.”
Pemkot Samarinda juga memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.
Pemerintah mendorong BUMD untuk lebih profesional dan sehat secara bisnis.
“BUMD tidak boleh rugi. Selain menjalankan fungsi pelayanan publik, mereka juga harus sehat secara bisnis. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai menghasilkan keuntungan yang signifikan,” ujar Andi Harun.
Selain itu, pemerintah kota mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk sektor kesehatan.
Skema ini membuka peluang percepatan pembangunan rumah sakit dan fasilitas publik lainnya dengan melibatkan berbagai mitra pembiayaan.
“Ke depan, pembangunan rumah sakit akan kita dorong melalui skema kerja sama ini, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pembiayaan,” tambahnya.
Pengendalian Inflasi Jaga Stabilitas Ekonomi
Selain inovasi pembiayaan, Samarinda juga meraih penghargaan dalam kategori pengendalian inflasi.
Pemkot berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui sinergi lintas sektor dan penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pemkot secara konsisten melakukan pemantauan harga, menggelar operasi pasar, serta memastikan distribusi barang kebutuhan pokok tetap lancar. Langkah ini menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah dinamika ekonomi nasional.
Andi Harun menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol keberhasilan, melainkan dorongan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kerja sama ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi yang kuat,” tegasnya.
Dengan capaian ini, Samarinda memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik di Kalimantan, sekaligus menjadi contoh dalam inovasi tata kelola keuangan daerah dan pengendalian ekonomi yang berkelanjutan. (*)