Lebih jauh diungkapkannya, Ardiansyah merupakan terpidana perkara tindak pidana korupsi, NATIONAL PARALYMPIC COMITTE (NPC) Pemprov Kaltim medio 2022 dan di vonis bersalah Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan ditambahkan dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Berdasarkan Putusan Mahkmah Agung dengan Nomor Putusan 2964K/Pid.Sus/2020 tanggal 08 Oktober 2020.
"Adapun amar putusan kasasi adalah sebagai berikut. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ll/Terdakwa ARDIANSYAH bin SALIMI (aim) tersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 6/PID-TPK/2020/PT SMR tanggal 09 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus- TPK/2019/PN Smr tanggal 30 Januari 2020 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi," urai Mahdy.
Tak berhenti sampai di situ, pengadilan pasalnya juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Selain itu, putusan hukum juga memberikan sanksi Ardiansyah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.638.147.500,00 dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
"Juga embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500," pungkasnya.
(redaksi)
