Lebih lanjut ia mengatakan, kepentingan politik seharusnya tidak menghalangi program pembangunan di Kota Samarinda.
Meskipun lokasi pembongkaran berada di wilayah konstituen tak seharusnya gerak pemerintah dalam menanggulangi banjir di Samarinda terhambat.
"Ketika pemerintah mengambil tindakan tegas maka kita harus memberikan dukungan. Caranya bagaimana anggota DPRD harus turun memberikan sosialisasi sebelumnya bahwa nanti akan ada pembongkaran jembatan. Karena ada ketentuan yang harus kita taati bersama," jelasnya.
"Himpun aspirasi di sana. Apa yang disampaikan masyarakat itu yang kita sampaikan ke pemerintah kota. Kan ada solusi," ujar Angkasa Jaya. (Advertorial)
