Kaltim Update

Terdakwa Iwan Ratman Divonis 14 Tahun Penjara, JPU Akan Ajukan Banding

Selasa, 9 November 2021 - 21:11
Sidang rasuah terdakwa Iwan Ratman Selasa (9/11/2021) sore tadi memasuki agenda putusan dan di vonis 14 tahun penjara oleh majelis hakim/VONIS.ID

VONIS.ID, SAMARINDA - Persidangan beragendakan putusan kasus rasuah terdakwa Iwan Ratman di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, pada Selasa (9/11/2021) sore tadi akhirnya digelar. 

Iwan Ratman nampak tertunduk lesu sembari mengelus dadanya tatkala Majelis Hakim membacakan amar putusan, dan memvonis dirinya dengan hukuman 14 tahun kurungan penjara. 

Mantan Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) yang dihadirkan sebagai pesakitan melalui sambungan virtual itu, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Dengan merugikan negara sebesar Rp50 miliar, melalui proyek fiktif pembangunan tangki timbun dan terminal bahan bakar minyak (BBM) di Samboja, Balikpapan dan Cirebon.

Sebelum menjatuhkan vonis kepada terdakwa Iwan Ratman, Hasanuddin selaku Ketua Majelis Hakim didampingi Arwin Kusmanta dan Suprapto sebagai hakim anggota, kembali mengulas perkara rasuah yang menjerat Iwan Ratman didalam amar putusannya. 

Disebutkan, kerugian diderita negara sebagaimana hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, dengan Nomor LAPKKN-74/PW.17/5/2021 tertanggal 16 April 2021.

Dengan dalih, aliran dana Rp50 miliar tersebut sebagai bentuk kerjasama dan pembelian saham dibalik pembangunan proyek tangki timbun dan BBM di Samboja. 

Namun faktanya, mengalirnya dana sebesar Rp50 miliar tersebut tanpa proses RKAP maupun RUPS. Atau tanpa sepengetahuan komisaris dan pemegang saham PT MGRM.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Iwan Ratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer," ucap Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusannya.

"Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan disertai denda Rp700 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," sambungnya.

Selain itu, Majelis Hakim turut menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp49,4 miliar.

UP mesti dibayar paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

"Apabila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dengan ketentuan, apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup maka diganti pidana kurungan selama 5 tahun," tegasnya.

HalamanĀ 
Tag berita:

HUKUM TERKINI

Ibu Heidy Mengadu ke Hotman Paris, Kasus Dugaan Anak Perempuan Tewas Diperkosa Hak dan proses hukum anak perempuan yang tewas diduga diperkosa itu masih diperjuangkan oleh ibu korban, Heidy Said (34).
hukum Sabtu, 24 September - 20:09
Sosok Wanita Emas Hasnaeni, Berteriak Histeris saat Dijemput Paksa Jampidsus Kejagung Ia menjadi sorotan usai dijemput paksa oleh pihak Jampidsus Kejaksaan Agung. Dalam proses penjemputan paksa itu, Hasnaeni tampak berteriak histeris.
hukum Jumat, 23 September - 15:09
Hakim Agung Tersangka KPK Profil Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Ditangkap KPK, Pernah Bertugas di Kalimantan Hakim Agung Sudrajad Dimyati terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 22 September 2022.
hukum Jumat, 23 September - 15:09
Pihak yang Kena OTT KPK di MA Ternyata Hakim Agung Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung ungkap fakta baru. Yakni, salah satu pihak yang dilakukan OTT adalah hakim agung.
hukum Kamis, 22 September - 20:09
Jadi Tersangka, Wanita Emas Teriak Histeris saat Dibawa ke Mobil Tahanan Ia dijemput paksa petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dia tiba siang ini di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan.
hukum Kamis, 22 September - 19:09
OTT KPK OTT KPK Terkait Penanganan Perkara di MA, Beberapa Orang Diamankan Ia mengungkapkan penangkapan tersebut terkait dugaan korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di MA.
hukum Kamis, 22 September - 18:09
28 Eks Anggota DPRD Jambi Jadi Tersangka KPK, Kasus Suap Pembahasan RAPBD Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan jumlah tersangka di perkara itu sebanyak 28 orang. Namun Ali belum merincikan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
hukum Kamis, 22 September - 17:09
OTT KPK BREAKING NEWS - KPK Dikabarkan OTT Hakim di Mahkamah Agung Kabar beredar pada Kamis (22/9/2022), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan.
hukum Kamis, 22 September - 17:09
Sosok Makarim Wibisono, Ditunjuk Jokowi Jadi Ketua Pelaksana Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu Dari Keppres itu, Menko Polhukam Mahfud Md menjadi ketua tim pengarah dan Makarim Wibisono menjadi ketua tim pelaksana. Keppres Nomor 17 Tahun 2022 itu diteken Jokowi pada 26 Agustus 2022.
hukum Rabu, 21 September - 16:09
Kasus Lukas Enembe Kasus Dugaan Gratifikasi Gubernur Lukas Enembe, Polri Siap Bantu KPK Adanya kasus dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini menjadi perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut direspon Polri.
hukum Rabu, 21 September - 15:09
Kasus Lukas Enembe PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe, Jumlahnya Rp 71 Miliar Update kasus penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
hukum Selasa, 20 September - 11:09
Polda Kaltim Ungkap 65 Kasus Narkoba dan 17 Kasus Judi Polda Kaltim gelar press release dalam rangka pengungkapan kasus-kasus menonjol dalam kurun waktu dua pekan di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Senin (19/09/2022).
hukum Senin, 19 September - 23:09
Kasus Lukas Enembe PPATK Lacak Transaksi Rp 53 Miliar Gubernur Lukas Enembe ke Kasino Luar Negeri Temuan itu diperoleh PPATK setelah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
hukum Senin, 19 September - 22:09
Kasus Lukas Enembe Kata Mahfud MD, Gubernur Papua Lukas Enembe Punya Manajer Pencucian Uang Mahfud MD hanya memastikan bahwa aparat penegak hukum saat ini tengah mendalami sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan Lukas Enembe.
hukum Senin, 19 September - 21:09
Irjen Ferdy Sambo Sang Dalang BREAKING NEWS - Banding Ditolak, Sambo Tetap Dipecat dari Polri Sidang banding ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Senin (19/9/2022). Putusan banding ini bersifat final dan mengikat.
hukum Senin, 19 September - 14:09

TAGĀ 

POPULER

TOPIK 

POPULER