"Dari sudut pandang intelijen Badan Intelijen Strategis (BAIS), TNI juga harus meningkatkan sumber daya manusianya," tambah Nuning.

Nuning ikut menyoroti pelbagai masalah yang selama ini terjadi di wilayah Indonesia maupun di perbatasan.

"Panglima TNI baru dalam waktu singkat harus juga menangani Papua dan daerah perbatasan yang sarat konflik dengan baik," jelas Nuning.

Menurut Nuning, TNI setidaknya mesti memiliki kemampuan komunikasi antar budaya, mengingat banyaknya suku dan lembaga adat di Papua.

Selain itu, TNI di Papua dinilai juga harus piawai dalam membina hubungan dengan stakeholder, seperti pejabat daerah dan kepala suku.

"PR Panglima TNI juga di kawasan harus memiliki strategi hadapi AUKUS, fluktuasi di Laut Cina Selatan, adanya perang Rusia vs Ukraina yang merupakan perang multidimensi," imbuh dia.

Lain halnya dengan Khairul yang melihat masalah perbatasan dan konflik Papua sebagai masalah pemerintah.

TNI, terang dia, memang memiliki peran sebagai penegak kedaulatan dan penjaga keutuhan wilayah. Kendati demikian, patut digarisbawahi bahwa masalah tersebut bukan hanya berkaitan dengan isu kedaulatan dan keamanan, serta dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

"Menurut saya itu lebih tepat dikatakan sebagai masalah pemerintah. TNI hanya perlu memastikan kesiapannya mendukung dan mengawal agenda program kebijakan yang dirancang pemerintah di kawasan perbatasan maupun sebagai resolusi konflik di Papua," jelas Khairul.

"TNI bisa mengambil porsi penugasan lain dalam menunjang kinerja pemerintah untuk membangun Papua. Misalnya dengan memperkuat bidang intelijen, pengumpulan informasi dan penyebarluasan propaganda positif di Papua sehingga dapat apa yang diharapkan masyarakat lokal dapat selaras dengan kebijakan pemerintah," tambah dia.

(redaksi)