VONIS.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lama harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aset negara.
Presiden memberikan peringatan tegas terkait kemungkinan proses hukum bagi pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan.
Pernyataan ini Presiden Prabowo sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2).
Danantara, Sovereign Wealth Fund Nasional
Presiden menjelaskan pemerintah telah membentuk Danantara, sebuah sovereign wealth fund nasional, untuk menghimpun seluruh kekuatan ekonomi negara dalam satu pengelolaan terpusat.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Prabowo, nilai aset yang kini berada dalam pengelolaan Danantara mencapai 1.040 miliar dolar Amerika Serikat, setara satu triliun dolar AS.
Sebelumnya, aset tersebut tersebar di sekitar 1.040 perusahaan BUMN.
Konsolidasi untuk Akuntabilitas
Presiden menilai pengelolaan aset negara yang terpecah-pecah selama ini menyulitkan pengawasan dan membuka celah penyimpangan.
“Bayangkan siapa yang bisa menilai seribu perusahaan. Ini akal-akalan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa langkah konsolidasi ini demi kepentingan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan nasional.
Dengan pengelolaan yang terpusat, pemerintah berharap seluruh aset negara dapat dipantau secara efektif dan transparan.
Peringatan untuk Pimpinan BUMN Lama
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo secara tegas meminta pimpinan BUMN lama untuk tidak bersikap lepas tangan terhadap kebijakan konsolidasi.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan tidak akan ragu menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum.
“Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” tegasnya.
Fokus pada Rakyat dan Akuntabilitas
Presiden menambahkan, langkah konsolidasi aset negara bertujuan untuk meningkatkan manfaat bagi rakyat.
“Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan, menekan penyimpangan, dan memastikan aset negara dikelola secara profesional.
Konsolidasi melalui Danantara diharapkan menjadi tonggak baru pengelolaan ekonomi nasional yang transparan dan akuntabel. (*)