VONIS.ID – Putusan bebas terhadap Misran Toni dalam perkara dugaan pembunuhan di Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, memantik sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Kamis (16/4/2026) kemarin, tidak hanya dipandang sebagai akhir dari proses hukum terhadap terdakwa, tetapi juga membuka ruang pertanyaan besar terkait kualitas penegakan hukum dalam kasus tersebut.
Akademisi hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro, menilai bahwa putusan bebas tersebut setidaknya mengandung dua makna penting yang tidak bisa diabaikan.
Ia menegaskan bahwa vonis ini harus dibaca secara kritis, bukan sekadar sebagai kemenangan terdakwa di ruang sidang.
“Jika pengadilan membebaskan Misran Toni, maka ada dua kemungkinan besar. Pertama, kasus ini memang merupakan rekayasa, atau setidaknya terdapat indikasi kuat kriminalisasi terhadap dirinya,” ujar Castro saat dimintai tanggapan, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, sejak awal proses hukum berjalan, terdapat sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan bahwa Misran Toni berpotensi dijadikan sebagai pihak yang dikonstruksi dalam perkara tersebut.
Dalam konteks ini, ia menilai aparat penegak hukum saat itu diduga belum mampu mengungkap pelaku sebenarnya, sehingga mencari jalan pintas dengan menetapkan tersangka yang tidak tepat.
“Jika ditarik ke belakang, terlihat seolah-olah Misran Toni dijadikan kambing hitam. Ini menjadi masalah serius dalam praktik penegakan hukum kita,” tegasnya.
Castro menambahkan, makna kedua dari putusan bebas tersebut adalah adanya konsekuensi hukum yang tidak kalah penting, yakni belum terungkapnya pelaku utama dalam kasus yang menewaskan Rusel Totin di Muara Kate.
Ia menilai, pembebasan terdakwa secara otomatis menegaskan bahwa pelaku sebenarnya masih berkeliaran bebas.
“Kalau Misran Toni dinyatakan tidak bersalah, maka jelas pelaku sesungguhnya belum ditemukan. Ini persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Kasus Muara Kate sendiri menjadi perhatian publik karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana, tetapi juga bersinggungan dengan konflik ruang hidup masyarakat dan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Dalam sejumlah fakta persidangan sebelumnya, terungkap adanya dinamika sosial yang kompleks, termasuk penolakan warga terhadap aktivitas angkutan batubara yang melintasi jalan umum.
Dalam konteks itu, Castro menilai bahwa pembebasan Misran Toni seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan.
Ia menekankan pentingnya aparat untuk tidak berhenti pada putusan pengadilan, melainkan menjadikannya sebagai titik awal untuk membuka kembali kasus secara objektif.
“Putusan ini harus menjadi titik balik. Aparat harus kembali bekerja secara profesional untuk memburu pelaku yang sebenarnya,” katanya.
Lebih jauh, ia juga mendorong agar proses pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Menurutnya, dalam kasus dengan kompleksitas tinggi seperti ini, tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam merancang atau memerintahkan tindakan kekerasan.
“Kalau pelaku ditemukan, harus diungkap semuanya. Siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan bagaimana kronologi lengkapnya. Itu penting untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan,” jelasnya.
Castro juga mengingatkan bahwa kasus ini menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Jika dugaan kriminalisasi benar terjadi, maka hal tersebut dapat merusak legitimasi aparat di mata masyarakat, khususnya di daerah yang tengah menghadapi konflik sumber daya alam.
“Ini bukan hanya soal satu orang, tapi soal kepercayaan publik. Kalau proses hukum tidak berjalan dengan benar, maka dampaknya akan sangat luas,” ujarnya.
Ia menilai, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan tersebut.
Aparat penegak hukum, kata dia, harus membuka ruang bagi pengawasan publik serta memastikan setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sementara itu, putusan bebas Misran Toni juga memunculkan desakan dari berbagai pihak agar dilakukan penyelidikan ulang secara menyeluruh. Tidak hanya untuk mengungkap pelaku sebenarnya, tetapi juga untuk mengevaluasi prosedur hukum yang telah dijalankan sejak awal.
Dalam pandangan Castro, langkah tersebut tidak hanya penting untuk kepastian hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Ia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan proses hukum yang adil, tanpa rekayasa atau tekanan dari pihak manapun.
“Negara harus hadir memastikan bahwa tidak ada lagi praktik kriminalisasi. Hukum harus ditegakkan secara adil, bukan dijadikan alat untuk kepentingan tertentu,” pungkasnya.
Dengan berbagai sorotan tersebut, kasus Muara Kate kini memasuki babak baru.
Putusan bebas yang semula menjadi akhir dari satu proses hukum, justru membuka ruang bagi pertanyaan yang lebih besar: siapa pelaku sebenarnya, dan apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan. (tim redaksi)
