VONIS.ID – DPRD Samarinda menyoroti dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kebijakan tersebut langsung memengaruhi sektor transportasi yang menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa di Kota Tepian.
Iswandi menjelaskan bahwa hampir seluruh sektor ekonomi bergantung pada transportasi.
Ia menilai kenaikan biaya bahan bakar akan segera merambat ke berbagai lini usaha dan berdampak pada harga kebutuhan masyarakat.
“Mau tidak mau tingkat inflasi bisa naik karena hampir semua sektor bergantung pada transportasi,” kata Iswandi.
Inflasi Berpotensi Menguat di Samarinda
Ia menilai kenaikan BBM berpotensi mendorong inflasi daerah.
Hal ini terjadi karena biaya distribusi meningkat dan pelaku usaha menyesuaikan harga jual barang untuk menutup kenaikan biaya operasional.
Iswandi menyebut biaya transportasi memiliki kontribusi signifikan dalam struktur biaya produksi.
Ia memperkirakan komponen tersebut bisa mencapai sekitar 30 persen dari total harga pokok produksi di sejumlah sektor usaha.
“Untuk dunia usaha, biaya transportasi itu bisa menyumbang sekitar 30 persen dari harga pokok produksi. Jadi ketika BBM naik, otomatis harga barang juga akan ikut naik,” ujarnya.
Harga BBM di Lapangan Mengalami Penyesuaian
Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Samarinda, harga BBM nonsubsidi telah mengalami penyesuaian.
Beberapa jenis BBM mengalami kenaikan cukup signifikan, terutama jenis diesel dan beroktan tinggi.
Harga Pertamax Turbo tercatat naik menjadi Rp19.850 per liter dari sebelumnya Rp13.350.
Pertamina Dex meningkat menjadi Rp24.450 per liter dari Rp14.800, sementara Dexlite naik menjadi Rp24.150 per liter dari Rp14.500.
Adapun Pertamax masih bertahan di angka Rp12.600 per liter.
Sementara itu, harga di Pertashop masih terpantau stabil di kisaran Rp12.500 per liter tanpa perubahan signifikan.
Iswandi Minta Masyarakat Lebih Bijak Hadapi Kondisi Ekonomi
Politisi PDIP ini menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM dipengaruhi dinamika geopolitik global yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional.
Ia menambahkan bahwa kebijakan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi.
Meski demikian, Ia tetap mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Karena ini kebijakan nasional dan dampaknya pasti dirasakan semua,” pungkas Iswandi.
Ia berharap pemerintah pusat terus memantau kondisi ini agar dampaknya terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan. (Adv)