VONIS.ID – Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti pentingnya perbaikan sistem pendataan bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Sorotan ini muncul menyusul adanya kasus warga kurang mampu yang belum terjangkau bantuan pemerintah, yang kemudian memicu perhatian publik terhadap efektivitas data kesejahteraan sosial di daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat validasi data warga miskin secara berkala.
Ia meminta Dinas Sosial Samarinda melakukan pembaruan data berbasis kondisi riil di lapangan agar tidak ada masyarakat yang terabaikan dari program bantuan.
“Pemerintah harus memastikan data penerima bantuan benar-benar valid. Kita tidak boleh membiarkan warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tersentuh program sosial,” ujar Ismail Latisi, Minggu (3/5/2026).
Dorong Peran Aktif Aparat Lingkungan
Ismail juga menekankan pentingnya peran RT, lurah, serta masyarakat sekitar dalam mendeteksi kondisi sosial warganya.
Menurutnya, pendataan tidak bisa hanya bergantung pada data administratif, tetapi harus melibatkan pengamatan langsung di lapangan.
Ia meminta perangkat lingkungan lebih responsif terhadap kondisi warganya, terutama jika terdapat keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau berpotensi masuk kategori penerima bantuan.
“RT dan warga sekitar harus lebih peka. Jika ada warga yang mengalami kesulitan, segera laporkan ke kelurahan atau kecamatan agar bisa segera ditangani,” katanya.
Evaluasi Distribusi Program Sosial
Ia juga mendorong pemerintah kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi program jaminan sosial.
Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi kesenjangan data antara kondisi lapangan dan data resmi pemerintah.
Ismail menilai, kelemahan dalam sistem pendataan dapat berdampak langsung pada masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian cepat dari pemerintah.
“Pendataan yang lemah akan berdampak pada ketidakadilan distribusi bantuan. Ini harus segera diperbaiki agar program sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Politisi PKS ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan program sosial di daerah.
Ia akan mendorong sinergi antara pemerintah kota, aparat wilayah, dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih akurat dan responsif.
Dengan adanya evaluasi dan pembaruan data secara berkelanjutan, DPRD berharap tidak ada lagi warga Samarinda yang luput dari perhatian pemerintah dalam hal bantuan sosial dan kesejahteraan dasar. (Adv)