VONIS.ID — Prabowo Subianto memerintahkan pengecekan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul dugaan celah korupsi.
Ia menugaskan Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman untuk menelusuri potensi penyimpangan, termasuk praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Dudung mengungkapkan bahwa informasi awal yang ia terima menunjukkan adanya transaksi tidak sah terkait penentuan lokasi dapur MBG.
“Banyak celahnya, salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Nanti akan saya lihat itu,” ujarnya di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Dugaan Kebocoran Anggaran dan Ketimpangan
Selain dugaan jual beli titik, Dudung juga menyoroti potensi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia menyebut adanya laporan bahwa sejumlah SPPG yang telah dihentikan operasionalnya masih tetap menerima insentif harian.
Data dari Badan Gizi Nasional menunjukkan sekitar 1.720 SPPG di seluruh Indonesia telah disetop sementara.
Namun, dapur-dapur tersebut diduga masih menerima dana insentif hingga Rp6 juta per hari.
“Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya masih menerima. Ini yang akan saya cek langsung,” kata Dudung.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan serta merugikan keuangan negara.
Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk melakukan verifikasi lapangan guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.
Soroti Kualitas Makanan
Dudung juga tidak menutup kemungkinan adanya persoalan kualitas makanan dalam program MBG.
Ia menegaskan akan mengecek langsung kondisi di lapangan, termasuk potensi kasus makanan tidak layak konsumsi.
“Kalau ditemukan makanannya yang kemudian menyebabkan keracunan atau kualitasnya tidak sesuai, nanti akan saya cek langsung,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan kualitas menjadi krusial karena program MBG menyasar masyarakat luas, terutama kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi.
Komitmen Transparansi
Menindaklanjuti arahan Presiden, Dudung menyatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan program prioritas nasional tersebut.
Ia juga berjanji membuka temuan kepada publik jika menemukan pelanggaran.
“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka ke wartawan. Sampaikan siapa pelakunya, karena ini uang rakyat,” tegasnya.
Pemerintah berharap evaluasi ini dapat memperbaiki tata kelola program MBG sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa adanya penyimpangan. (*)