VONIS.ID – Pemerintah memutuskan untuk menanggung gaji pegawai dan manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) selama dua tahun pertama operasional.
Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan koperasi desa dapat berjalan stabil pada tahap awal sebelum mandiri secara finansial.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pembiayaan dari APBN hanya bersifat sementara sebagai penopang awal operasional koperasi.
“Planningnya pemerintah itu dalam 2 tahun pertama akan didukung dari APBN. Setelah 2 tahun, dia akan menggunakan dana operasionalnya dari KDMP,” ujar Askolani, Rabu (6/5/2026).
Skema transisi menuju kemandirian koperasi
Askolani menjelaskan bahwa dukungan APBN bertujuan memberikan ruang bagi koperasi desa untuk berkembang dan mulai menghasilkan keuntungan.
Setelah periode tersebut, koperasi diharapkan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri, termasuk pembayaran gaji pegawai.
Ia menyebutkan bahwa masa dua tahun ini menjadi fase penting agar KDMP dapat berdiri secara sehat secara ekonomi.
“Mudah-mudahan dia sudah mulai eksis, dia mulai untung. Jadi, bridging awal yang akan didukung dari APBN untuk 2 tahun pertama,” kata Askolani.
Menurutnya, program ini juga merupakan bagian dari upaya PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam menghidupkan koperasi desa agar benar-benar berfungsi di tingkat lokal.
Seleksi pegawai melibatkan beberapa lembaga
Selain pembiayaan gaji, pemerintah juga menanggung biaya proses rekrutmen awal pegawai KDMP.
Sejumlah lembaga terlibat dalam proses ini, termasuk Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Askolani menjelaskan bahwa masing-masing lembaga memiliki peran dalam tahapan seleksi. Kementerian PANRB menangani aspek administrasi, BKN menyelenggarakan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT), sementara Agrinas mengelola proses penerimaan.
“Satu mungkin rekrutmen awal dari Agrinas untuk penerimaan, untuk tes CAT-nya itu BKN. Mungkin Kementerian PANRB juga ada proses administrasi jadi masing-masing,” ujarnya.
Anggaran masih dalam pembahasan internal
Meski sudah dipastikan menggunakan APBN, Kementerian Keuangan masih membahas secara rinci besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai gaji pegawai KDMP.
Askolani menegaskan bahwa pembahasan masih berlangsung di internal kementerian.
“Dan itu kemudian akan bisa survive dan bisa mendanai pegawai yang diterima pada tahun ini. Nanti detail dari APBN-nya lagi didiskusikan di internal Kemenkeu,” katanya.
Hingga 19 April 2026, jumlah pendaftar manajer KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tercatat mencapai 284.393 orang.
Dari jumlah tersebut, 220.364 pendaftar melamar sebagai manajer KDMP, sementara 64.029 lainnya mendaftar untuk KNMP. (*)