VONIS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik RKPD Tahun 2027 dengan tema “Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”.
Kegiatan yang berlangsung di Arutala Ballroom BAPPERIDA Samarinda, Senin (15/6/2026), menjadi wadah bagi kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Samarinda menyelenggarakan kegiatan tersebut dan menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga perwakilan kelompok rentan.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri membuka kegiatan tersebut secara resmi.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Kelompok rentan merupakan persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Karena itu, mengidentifikasi dan melindungi mereka menjadi fokus utama agar kesetaraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat dapat terwujud,” ujarnya.
Musrenbang Inklusif Jadi Ruang Menyampaikan Aspirasi
Saefuddin menjelaskan bahwa kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan yang membatasi akses mereka terhadap layanan dasar, informasi, sumber daya, hingga proses pengambilan keputusan.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menghadirkan ruang yang lebih responsif dan ramah bagi mereka.
Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Samarinda antara lain keterbatasan aksesibilitas ruang publik, kesenjangan ekonomi, serta berbagai kerentanan yang dialami perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Karena itu, Pemerintah Kota Samarinda menghadirkan Musrenbang Tematik atau Musrenbang Inklusif sebagai forum khusus yang memungkinkan kelompok rentan menyampaikan usulan pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi yang mereka alami.
“Melalui forum ini, kelompok rentan diberikan ruang yang lebih nyaman dan responsif untuk menyampaikan gagasan serta prioritas pembangunan yang benar-benar mereka butuhkan,” kata Saefuddin.
Ia berharap hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Indikator Pembangunan Tunjukkan Tren Positif
Dalam kesempatan itu, Saefuddin juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Samarinda yang menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender Samarinda berada pada angka 0,384.
Angka tersebut menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin menurun.
Selain itu, Gini Ratio tercatat sebesar 0,308 yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif terkendali.
Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 3,45 persen.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
Pemerintah tetap harus memperluas akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan yang masih membutuhkan perhatian lebih besar.
Tiga Strategi Pengentasan Kemiskinan
Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menekan angka kemiskinan, Pemkot Samarinda menjalankan tiga strategi utama.
Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.
Ketiga, menghapus kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni serta penanganan kawasan kumuh.
Selain itu, pemerintah terus mendorong peningkatan aksesibilitas fasilitas publik dan gedung pemerintahan, memperkuat pendidikan inklusif melalui UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta memperkuat perlindungan sosial bagi lansia, anak terlantar, dan masyarakat miskin.
“Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Karena itu diperlukan kolaborasi lintas sektor agar seluruh program pemberdayaan kelompok rentan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Melalui Musrenbang Tematik RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kota Samarinda berharap dapat merumuskan program-program prioritas yang semakin memperkuat pembangunan inklusif, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Dukungan dan sinergi dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh warga Samarinda. (*)