VONIS.ID – Minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan Komisi II DPRD Samarinda.
Dalam rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD, DPRD meminta pemerintah daerah menjadikan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu prioritas pada APBD 2027 agar sektor tersebut mampu menopang perekonomian daerah di tengah tantangan fiskal.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan pihaknya menaruh perhatian khusus terhadap program yang dijalankan Dinas Koperasi dan UMKM.
Menurutnya, sektor UMKM seharusnya memperoleh dukungan anggaran yang memadai karena memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
“Ketika kondisi anggaran mengalami efisiensi, kami berharap UMKM mampu menjadi penopang ekonomi daerah,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Viktor menjelaskan, Komisi II menggelar hearing dengan sejumlah OPD untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dapat terakomodasi dalam program kerja pemerintah daerah.
Namun, dari hasil pembahasan tersebut, pihaknya menemukan alokasi anggaran yang dinilai belum berpihak pada pengembangan UMKM.
“Dinas Koperasi dan UMKM, ternyata anggaran untuk UMKM-nya tidak ada,” ungkapnya.
Menurut Viktor, penguatan sektor UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan.
Pemerintah juga perlu memperluas program pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pelaku usaha.
Ia menilai pelatihan, pendampingan, serta peningkatan pengetahuan mengenai ekonomi kerakyatan dan pengembangan usaha akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap pertumbuhan UMKM.
“Masyarakat perlu pembinaan agar pengetahuannya tentang ekonomi kerakyatan, UMKM, dan pengembangan usaha semakin baik,” pungkasnya.
Komisi II berharap masukan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun program dan alokasi anggaran tahun 2027.
Dengan dukungan anggaran yang lebih proporsional, DPRD menilai UMKM dapat berkembang lebih kuat, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi salah satu sektor yang mampu menjaga stabilitas perekonomian daerah ketika menghadapi tantangan fiskal maupun perlambatan ekonomi. (Adv)
