VONIS.ID – Pemerintah memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan 5.000 ASN Kementerian Kehutanan (Kemenhut) ke enam provinsi yang menghadapi ancaman kebakaran.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pengerahan personel tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengantisipasi perubahan titik panas yang berlangsung dinamis.
Raja menyampaikan hal itu saat meninjau penanganan karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
Ia mengatakan pemerintah perlu memperkuat personel di lapangan karena kondisi kebakaran dapat berubah sewaktu-waktu.
Dari total 5.000 ASN yang menjalankan tugas bawah kendali operasi (BKO), sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.
Khusus Kalimantan Barat, Kemenhut akan mengirimkan 700 ASN dari wilayah yang relatif tidak terdampak karhutla.
Fokus Penanganan di Kalimantan
Raja mengatakan tambahan personel akan membantu memperkuat operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di Kalimantan Barat.
Pemerintah mengambil ASN dari daerah yang kondisi karhutlanya relatif terkendali agar penanganan di wilayah terdampak dapat berjalan lebih maksimal.
Selain mengerahkan ASN, Kemenhut juga menugaskan pejabat eselon I untuk berkantor di enam provinsi.
Mereka akan ditempatkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Penempatan pejabat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta aparat yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Hotspot Kalimantan Barat Menurun
Raja menyebut jumlah hotspot di Kalimantan Barat telah menurun.
Berdasarkan data pada malam sebelumnya, hotspot di wilayah tersebut tersisa 28 titik.
Ia mengapresiasi kerja sama TNI, Polri, Manggala Agni Kemenhut, dan berbagai pihak dalam melakukan pemadaman melalui operasi darat maupun udara.
Meski jumlah titik panas menurun, Raja mengingatkan kondisi karhutla masih sangat dinamis.
Pemerintah karena itu terus memperbarui data hotspot dan mengerahkan personel sesuai perkembangan di lapangan.
Penguatan personel tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan karhutla berjalan efektif, terutama di wilayah yang menghadapi risiko kebakaran tinggi. (*)
