Nasional

BPS Ungkap Alasan Desil Keluarga Tak Selalu Sesuai Kondisi Ekonomi

VONIS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) membantah tudingan bahwa perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi cara pemerintah mengurangi penerima bantuan sosial sekaligus menekan angka kemiskinan.

BPS menegaskan, posisi desil keluarga dan penghitungan penduduk miskin menggunakan konsep serta metode yang berbeda.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Nashrul Wajdi, menjelaskan bahwa desil menunjukkan posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya.

Desil tidak secara mutlak menentukan seseorang tergolong miskin atau kaya.

Dalam sistem tersebut, BPS membagi keluarga atau penduduk ke dalam 10 kelompok.

Setiap desil mencakup sekitar 10 persen dari total populasi.

Karena itu, Nashrul menyebut setiap kondisi ekonomi akan tetap menghasilkan kelompok desil 1 hingga desil 10.

Pemerintah tidak dapat menghilangkan desil tertentu hanya dengan mengubah posisi keluarga dalam pemeringkatan.

“Apapun kondisi ekonomi kita, mau kita maju, mau kita maju banget, mau kita masih kondisi seperti sekarang ini, akan selalu ada desil 1,” kata Nashrul, Selasa (1/9).

Ia menegaskan, perubahan posisi desil tidak otomatis mengurangi jumlah penduduk miskin.

BPS menghitung kemiskinan menggunakan pendekatan yang berbeda.

Data DTSEN Terus Dimutakhirkan

Nashrul mengakui bahwa posisi desil sebuah keluarga terkadang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena data yang digunakan belum sepenuhnya mengalami pemutakhiran.

BPS, kata dia, terus memperbarui DTSEN secara berkala.

BPS telah merilis tujuh versi DTSEN karena melakukan pembaruan setiap triwulan. Pada Juli 2026, sekitar 30 persen data telah mengalami pemutakhiran.

“Artinya, masih ada 70 persen dari data awal dulu, yang tahun lalu, itu belum dimutakhirkan,” ujar Nashrul.

BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pemutakhiran melalui berbagai mekanisme.

Proses tersebut mencakup pengecekan langsung di lapangan, pendataan pemerintah daerah, serta pemanfaatan data administrasi.

Masyarakat juga dapat menyampaikan masukan dan melakukan pembaruan data melalui kanal yang disediakan pemerintah.

Kemiskinan Dihitung Berdasarkan Garis Kemiskinan

Sementara itu, BPS menghitung tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan.

Indikator tersebut mengacu pada nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan makanan dan nonmakanan.

BPS menggunakan hasil penghitungan tersebut untuk melihat tingkat kemiskinan secara agregat.

Dengan demikian, perubahan desil sebuah keluarga tidak secara langsung menentukan naik atau turunnya angka kemiskinan nasional.

Desil menggambarkan peringkat kesejahteraan relatif, sedangkan angka kemiskinan menggambarkan kondisi penduduk berdasarkan batas garis kemiskinan. (*)

Show More
Back to top button