VONIS.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan meningkatkan pemantauan harga, pasokan, dan distribusi pangan.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, sebelum melanjutkan pembahasan melalui rapat koordinasi internal di tingkat daerah.
Rapat internal tersebut berlangsung Senin (7/9/2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Balai Kota Samarinda.
Saefuddin memimpin rapat yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, BPS, BMKG, Bulog, serta perangkat daerah terkait.
Inflasi Samarinda Capai 4,03 Persen
Pemkot Samarinda memberi perhatian khusus terhadap perkembangan inflasi setelah angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 mencapai 4,03 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan 3,77 persen pada periode sebelumnya. Sementara itu, inflasi year to date (YTD) tercatat 2,89 persen.
Dengan empat bulan tersisa hingga akhir tahun, Pemkot Samarinda berupaya menjaga laju inflasi agar tetap terkendali dan berada dalam sasaran 3,5 persen.
Saefuddin menekankan bahwa pemerintah harus mengukur keberhasilan pengendalian inflasi dari dampaknya terhadap harga yang dibayar masyarakat.
“Yang kita tekan ini harusnya adalah harga pasar. Kalau kita menekan harga di pasar, maka dampaknya akan lebih terasa,” tegasnya.
Evaluasi Gerakan Pangan Murah
Saefuddin meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM).
Menurutnya, intervensi pemerintah harus benar-benar menyasar konsumen akhir agar mampu memengaruhi harga di pasar.
“Kalau dibeli oleh pedagang lagi, ya sama saja. Harga di pasar tidak akan turun,” ujarnya.
Pemkot Samarinda telah melaksanakan GPM di seluruh 59 kelurahan.
Namun, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya yang selama ini umumnya berlangsung satu kali setiap bulan.
OPM juga akan dikaji agar intervensinya lebih dekat dengan kebutuhan pasar tanpa mengganggu mekanisme perdagangan.
Jaga Pasokan dan Distribusi
BPS Samarinda mencatat daging ayam ras dan cabai rawit masih mengalami fluktuasi harga.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi pembanding karena Agustus 2025 mengalami deflasi.
Selain harga, pemerintah memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Sebagian pasokan Samarinda memang bergerak ke daerah lain di Kalimantan Timur sehingga kebutuhan lokal harus menjadi prioritas.
Bulog melaporkan stok beras medium sekitar 4.000 ton setelah penyaluran bantuan pangan.
Stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan selama tiga hingga empat bulan.
Program SPHP juga terus berjalan melalui toko dan jaringan pasar dengan menyediakan beras di bawah harga pasar.
Pemkot Samarinda juga menyoroti kepastian pasokan BBM karena biaya logistik dapat meningkat ketika distribusi bahan bakar terganggu.
Saefuddin meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan menggunakan data lapangan sebagai dasar intervensi.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga harga pasar, menjamin pasokan pangan, memperlancar distribusi, serta mempertahankan daya beli masyarakat Samarinda secara berkelanjutan. (*)