Nusantara

Andi Harun Dorong Penataan OPD Berbasis Outcome, Hindari Tumpang Tindih Kewenangan

VONIS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Bapperida menggelar Expose Laporan Akhir Kajian Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Ballroom Arutala Bapperida Samarinda, Jalan Dahlia No. 81, Kompleks Balai Kota Samarinda.

Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Ketua DPRD Samarinda, staf ahli, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran Bapperida, serta sejumlah pemangku kepentingan menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Saefuddin Zuhri menekankan pentingnya membangun kelembagaan pemerintahan yang proporsional, efektif, efisien, dan tepat fungsi.

Ia meminta setiap OPD memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih.

Menurut Saefuddin, masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan pola kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ia juga mendorong aparatur memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk mendukung efektivitas pekerjaan pemerintahan.

“Intinya tidak tumpang tindih antara OPD satu dengan OPD lain,” tegas Saefuddin.

Ia berharap hasil kajian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan organisasi dan tata kelola pemerintahan.

Ia juga meminta DPRD, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), tenaga ahli, Bagian Organisasi, serta seluruh perangkat daerah memberikan masukan konstruktif terhadap rekomendasi kajian.

Andi Harun Dorong Konsep One Outcome, One Office

Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan sejumlah catatan terhadap hasil kajian.

Ia menilai penataan kelembagaan tidak cukup hanya berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, tetapi juga harus mempertimbangkan hasil atau outcome yang ingin dicapai.

Ia mencontohkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan kerja lintas sektor.

Pemerintah harus mengintegrasikan peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, akses permodalan, peningkatan kualitas produk hingga pemasaran.

Ketika produk mampu menembus pasar dan usaha berkembang, kata Andi Harun, proses tersebut akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong integrasi proses bisnis antar-OPD yang memiliki tujuan akhir serupa.

Integrasi tersebut diharapkan mencegah program berjalan sendiri-sendiri sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

“Kalau mau paling ideal, one outcome, one office. Satu outcome dalam satu kotak, walaupun ditangani oleh banyak dinas,” katanya.

Kajian Petakan Kebutuhan Organisasi

Andi Harun mengapresiasi kajian yang berlangsung selama empat bulan.

Kajian tersebut memetakan sejumlah kebutuhan pembangunan Samarinda, mulai dari masyarakat dan UMKM, pertumbuhan ekonomi, ketahanan dan konektivitas kota, hingga tata kelola serta transformasi digital.

Kajian juga memetakan persoalan kelembagaan dan standar kompetensi jabatan.

Pemkot Samarinda akan menggunakan hasil tersebut sebagai bahan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan.

Kajian melibatkan tenaga ahli dari Pusjar SKP LAN RI Samarinda yang diketuai Rustam Amrullah.

Forum expose menjadi ruang untuk menyampaikan hasil kajian sekaligus menghimpun tanggapan dan masukan sebelum rekomendasi penataan kelembagaan disempurnakan. (*)

Show More
Back to top button