VONIS.ID – Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda dinilai belum optimal oleh Komisi IV DPRD Samarinda.
Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi anggaran dinas tersebut baru mencapai sekitar 21 persen, angka yang dianggap masih jauh dari target ideal.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan catatan tersebut dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran harus segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu pelaksanaan program pendidikan di daerah.
Novan menjelaskan bahwa Komisi IV akan terus memantau perkembangan realisasi anggaran Disdikbud Samarinda.
Ia menilai lambatnya penyerapan anggaran dapat berdampak pada terhambatnya sejumlah kegiatan penting di sektor pendidikan dan kebudayaan.
“Hingga pertengahan tahun ini, realisasi anggaran menyentuh angka 21 persen,” ujar Novan.
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
Novan menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin perencanaan anggaran hanya berhenti pada dokumen tanpa pelaksanaan yang jelas di lapangan.
Ia meminta dinas terkait mempercepat pelaksanaan program agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, Novan juga menyoroti aspek efisiensi anggaran.
Ia menilai, jika anggaran tidak terserap dengan baik, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan pemborosan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita bayar gaji, tapi tidak ada kegiatan di bidang tersebut. Kalau mau bicara efisiensi, ini otomatis malah terjadi pemborosan,” pungkasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif.
Dengan demikian, sektor pendidikan di Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Adv)
